Kaltimtoday.co, Sangatta - Kepala Kejaksaan Negeri Kutai Timur (Kutim), Henriyadi W Putro melalui Kasi Intelijen Yudo Adiananto, menyampaikan, perkembangan penanganan perkara terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Solar Cell Home System pada Dinas Penanaman Modal Perijinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kutim 2020 lalu.

Dalam kesempatan ini, Tim Jaksa Penyidik Kejari Kutim masih terus melaksanakan pemeriksaan saksi-saksi dan mengumpulkan alat bukti lainnya secara maraton, guna percepatan penyelesaian kasus.

Ada pun saksi-saksi yang akan diperiksa meliputi Pejabat Pemkab Kutim, Pejabat DPMPTSP Kutim, 110 Direktur atau Direktris CV kontraktor pelaksana dan pihak terkait lainnya.

“Sampai saat ini sudah dilakukan pemeriksaan pada 48 orang saksi,” ungkapnya.

Baca Juga: Diduga Terlibat Korupsi Dana Insentif ASN, KPK Tetapkan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Sebagai Tersangka

 

Baca Juga: Lakukan Penipuan hingga 12,5 Miliar Dolar, Taipan di Vietnam Divonis Hukuman Mati

Baca Juga: Dekat dengan Masyarakat, PT Indexim Coalindo Ramaikan Safari Ramadan hingga Putaran Akhir

Baca Juga: Siapakah Harvey Moeis? Mengenal Suami Sandra Dewi yang Terjerat Kasus Korupsi Timah

View this post on Instagram

Baca Juga: Selamatkan Uang Negara Rp 1,7 Miliar, Kejari Serahkan Kas Daerah ke Pemkab Kukar

Baca Juga: Berbagi Sukacita Ramadhan, PT Indexim Coalindo Beri Santunan Anak Yatim 

Baca Juga: Pererat Silaturahmi, PT Indexim Coalindo Safari Ramadhan ke Desa-Desa Lingkar Tambang

Baca Juga: PT Indexim Coalindo Kawal Program Pangan untuk Penghijauan

Baca Juga: KemendesPDTT dan Kementerian Pertanian Kunjungi Warga Dampingan PT Indexim Coalindo

Baca Juga: Cek Jadwal dan Rangkaian Pesta Adat Budaya Lom Plai Kutai Timur 2024

Baca Juga: Kutai Timur Fokus Bangun Ketahanan Ekonomi Penunjang IKN

Baca Juga: Hasil Pleno Tingkat Kabupaten: Daftar Caleg DPRD Kabupaten Kutai Timur 2024 yang Masuk Kuota 40 Kursi

 

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Baca Juga: KPK Dukung Program Makan Siang Gratis, Siap Beri Rekomendasi untuk Cegah Korupsi

Pihaknya juga menyebut, saat ini masih ada saksi yang tidak kooperatif dan tidak hadir pada saat dilakukan pemanggilan. Terhadap yang bersangkutan lanjut dia, akan dilakukan pemanggilan ulang.

“Kemudian apabila kembali tidak hadir lagi, maka akan dilakukan penjemputan atau pemanggilan secara paksa,” tandasnya.

Pihaknya menegaskan terhadap pihak-pihak yang berusaha menghalangi atau merintangi kegiatan penyidikan yang sedang berlangsung. Maka Tim Jaksa Penyidik akan mengambil sikap terhadap yang bersangkutan dan akan dikenakan pasal menghalangi penyidikkan.

“Bisa saja dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam pasal 21 UU Pemberantasan Tipikor dengan ancaman pidana maksimal 12 tahun,” tuturnya.

[EL | NON]