Kaltimtoday.co, Bontang - Anggota Komisi III DPRD Bontang, Faisal mempertanyakan komitmen pemerintah dalam memperbaiki infrastruktur di kampung atas laut Bontang Kuala. Menurutnya pengabaian ini, pemerintah seperti kontradiktif dengan semangatnya mendorong Bontang sebagai kota pariwisata. 

Faisal menjelaskan, pemerintah mestinya tak mengabaikan dan memprioritaskan perbaikan infrastruktur di kampung atas laut itu. Pasalnya, Bontang Kuala merupakan destinasi wisata unggulan di Kota Taman. Saban kali ada tamu dari luar menyabangi kota ini, Bontang Kuala selalu berada di deretan utama kawasan yang wajib dikunjungi tamu dan wisatawan.

"Kalau ada tamu hampir selalu dibawa ke BK (Bontang Kuala). Apa pemerintah tidak malu kalau tamu melihat kondisi di BK seperti ini," kata Faisal ketika kunjungan di anjungan Bontang Kuala, Senin (5/6/2023) siang. 

Dia menambahkan, selama masa pemerintahan Basri-Najirah, pemerintah selalu menggaungkan upaya membangkitkan pariwisata di Bontang. Namun jadi soal, salah satu destinasi wisata terbaik di Bontang infrastrukturnya justru memprihatinkan. Semangat membangun pariwista itu justru kontradiktif dengan kondisi di lapangan. 

"Sudah lama tapi masak belum ada perbaikan," cecar Politikus Nasdem ini.

Infrastruktur rusak dimaksud Faisal adalah panggung budaya di anjungan Bontang Kuala, berikut pelatarannya. Dari amatan Kaltimtoday.co di lokasi, pelataran di anjungan BK sudah mengalami kerusakan; kayu-kayunya rapuh, beberapa terlepas dari rangka, banyak juga lubang dan patah. Beberapa bagian yang lubang itu ditambal sekadarnya oleh warga setempat. Ini mengantisipasi motor tergelincir atau warga yang terjerembab ke lubang tersebut. 

"Bekas kebakaran tahun 2020 saja sampai sekarang belum diperbaiki. Apa tidak malu dilihat tamu kayak begini," tegasnya.

Sementara itu, Perencana Ahli Muda Badan Penelitian dan Pengembangan (Bapelitbang) Dian Nur Afianto mengatakan, perbaikan infrastruktur di BK masuk dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2024 sebesar Rp 19,5 miliar. Namun, bila ini dipercepat, yang bisa direalisasi kemungkinan hanya di angka Rp 4,5 miliar. Tapi ini pun masih proyeksi, belum pasti. Angka tersebut pun mesti dibagi dengan penanganan di Pulau Beras Basah Rp 1 miliar. 

"Masih masuk perencanaan semua. Belum ada yang pasti. Ini bisa turun, bisa naik," tandasnya.

[RWT]

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kaltimtoday.co. Mari bergabung di Grup Telegram "Kaltimtoday.co News Update", caranya klik link https://t.me/kaltimtodaydotco, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.