Advertorial
Fondasi Pemerintahan yang Bersih Dimulai dari Arsip yang Tertata
SAMARINDA, Kaltimtoday.co - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) Kalimantan Timur terus menegaskan pentingnya pengawasan arsip di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai bagian tak terpisahkan dari tata kelola pemerintahan yang baik. Pengawasan ini dinilai menjadi kunci dalam memastikan semua dokumen resmi tersimpan dengan rapi dan dapat diakses saat dibutuhkan.
Arsiparis Ahli Muda DPK Kaltim, Zainuddin, menyampaikan bahwa arsip adalah bukti otentik yang berfungsi sebagai landasan utama dalam pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban administrasi.
"Dokumen itu adalah saksi dari semua kegiatan dan kebijakan yang dilakukan pemerintah. Kalau arsipnya tidak tertata, itu bisa jadi bumerang," katanya.
DPK Kaltim secara rutin melaksanakan audit kearsipan di berbagai OPD untuk memastikan pengelolaan arsip dilakukan sesuai aturan. Meski demikian, Zainuddin menyebutkan bahwa masih banyak OPD yang belum menyadari betapa pentingnya pengawasan arsip. Ia bahkan mengungkapkan adanya OPD yang menganggap pengelolaan arsip sebagai tugas sekunder.
Ia menambahkan, arsip yang tidak diawasi berisiko menjadi tidak berguna karena hilang, rusak, atau tidak terdokumentasi dengan baik.
“Sering kali arsip hanya dianggap formalitas. Padahal, pengawasan arsip adalah bagian dari tanggung jawab institusi untuk menjaga akuntabilitas,” tegasnya.
Melalui audit dan bimbingan teknis, DPK Kaltim berupaya membantu OPD untuk meningkatkan tata kelola arsip mereka. Zainuddin menekankan bahwa pengawasan arsip adalah proses berkelanjutan yang tidak hanya dilakukan saat audit, tetapi harus menjadi budaya kerja setiap hari.
“Harapan kami, pengawasan arsip ini menjadi bagian dari kesadaran kolektif semua pegawai di OPD. Kalau arsipnya baik, tentu tata kelola pemerintahan juga akan lebih baik,” pungkas Zainuddin.
[TOS | ADV DPK KALTIM]
Related Posts
- Hampir 100 Produk Hukum Dihasilkan Tiap Hari, Pj Gubernur Kaltim: Cabut Perda yang Bertentangan dengan Aturan Pusat
- Kemendagri Dorong Keselarasan Produk Hukum Daerah dengan Regulasi Nasional
- Rapat Mendadak Baleg DPR Bahas Revisi UU Minerba, Jaringan Masyarakat Sipil Angkat Suara
- Bawaslu Kaltim Siapkan Pusat Data Pemilu untuk Tingkatkan Literasi Demokrasi
- Potret Menu Makan Bergizi Gratis Hari Pertama di Samarinda, Kepsek : Anak Tidak Hadir, Jatah Dikembalikan