Kaltimtoday.co, Samarinda - Menatap panggung politik dalam ajang pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2020 mendatang di Samarinda, Gerindra Kalimantan Timur (Kaltim) menyatakan keinginannya berkoalisi dengan PDI Perjuangan. Keinginan tersebut disampaikan langsung Ketua DPD Gerindra Kaltim, Andi Harun, setelah mendaftar sebagai bakal calon wali kota Samarinda yang dibuka DPC PDI Perjuangan belum lama ini. Andi Harun bahkan mengatakan keoptimisannya untuk menang jika koalisi dengan PDI Perjuangan benar terwujud.

"Besar harapan kami untuk bersatu di tingkat nasional. Kami harap kawin politik yang sama terjadi di kota ini," kata Andi Harun saat dikonfirmasi.

Dalam analisanya, Andi Harun menyebut, banyak keuntungan yang akan didapat kedua belah pihak jika koalisi partai besar ini betul bisa terjadi.

"Kita bisa menang Pilkada," tegasnya.

Tidak hanya menyampaikan keinginannya, tetapi Andi Harun juga memberikan apresiasinya terhadap kemenangan PDI Perjuangan pada ajang pemilihan legislatif (Pileg) pada April 2019 lalu, dengan meraih hasil suara terbanyak. Data yang dihimpun, dari 45 kursi DPRD Samarinda, PDI Perjuangan berhasil meraih 8 kursi.

Hal tersebut juga serupa dengan Gerindra yang berasil mendapatkan 8 kursi anggota legislatifnya. Tetapi, PDI Perjuangan berhasil mengungguli Gerindra karena hasil suara terbanyak dan menempatkan kadernya berada di posisi ketua definitif. Sedang Gerindra menduduki kursi wakil ketua I.

Andi Harun mengatakan, menjaga stabilitas politik butuh dukungan partai politik yang memiliki kekuatan besar. Karena itu, PDI Perjuangan dan Gerindra harus bersatu. Tak hanya itu, tapi dia juga membangun koalisi dengan partai lain. Soal wakil, Andi Harun membuka diri bagi semua orang bisa berpeluang. Asal memenuhi dua syarat, pertama, sejalan visi misi dan tingkat elektabilitas.

"Tapi soal itu belum kami putuskan. Saat ini situasi politik masih cair," jelasnya.

Selain menjadi Ketua DPD Gerindra Kaltim, Andi Harun juga menjadi wakil ketua DPRD Kaltim. Dia telah duduk sebagai legislator di Benua Etam selama dua dekade sejak 1999 silam. Setiap pileg lima tahunan dia selalu lolos dengan perolehan suara signifikan di Samarinda.

Dia mengaku, rela menanggalkan jabatan wakil ketua DPRD Kaltim saat resmi terdaftar sebagai calon wali kota Samarinda. Hal tersebut juga sudah diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat 2 huruf s UU 10/2016 tentang perubahan kedua atas UU nomor 1/2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU nomor 1/2014 tentang pemilihan gubernur, bupati dan wali kota. Disitu disebutkan, setiap anggota DPR, DPD dan DPRD sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta pemilu harus mengundurkan diri.

Terpisah, Sekretaris DPC PDI Perjuangan Achmad Sofyan juga menyampaikan keinginan berkoalisi dengan Gerindra. Tapi, keputusan itu datang dari DPP.

"Dengan modal perolehan suara terbanyak di Pileg Samarinda. Hanya satu jadi cita-cita kami. Ingin memenangkan kontestasi Pilkada Samarinda," katanya.

"Karena harapan besar itulah kami lihat semangat yang sama ada Gerindra, semoga kami bisa berkoalisi," sambungnya.

Jika keinginan koalisi kedua partai besar ini menyatu, maka kata Sofyan, tak ada lagi istilah kampret dan cembong. Istilah Cebong biasa disematkan kepada para pendukung Jokowi dan PDI Perjuangan, sedangkan Kampret kepada Prabowo dan Gerindra pada perhelatan pilpres lalu.

[JRO | RWT]