Advertorial
Inflasi Tahunan di Kaltim Capai 2,08 Persen, Harga Makanan dan Minuman Jadi Pemicu Utama
Kaltimtoday.co, Samarinda - Provinsi Kalimantan Timur mencatat inflasi tahunan (year-on-year/yoy) sebesar 2,08 persen pada Juli 2025. Data ini berdasarkan hasil pemantauan Badan Pusat Statistik (BPS) Kalimantan Timur yang dirilis pada Senin, 4 Agustus 2025.
Kepala BPS Kaltim, Yusniar Juliana, menjelaskan bahwa inflasi tersebut terjadi seiring dengan kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 106,76 pada Juli 2024 menjadi 108,98 di bulan yang sama tahun ini.
“Inflasi yoy tertinggi terjadi di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) sebesar 3,26 persen dengan IHK mencapai 109,77,” jelas Yusniar.
Sementara itu, kota-kota lain di Kaltim juga mencatat inflasi yang bervariasi. Samarinda mencatat inflasi sebesar 2,21 persen, diikuti oleh Balikpapan sebesar 1,85 persen, dan Berau menjadi yang terendah dengan angka 1,77 persen.
Yusniar menyebutkan, kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau menjadi penyumbang inflasi tertinggi dengan angka mencapai 3,78 persen.
Kelompok pengeluaran lain yang turut mendorong inflasi antara lain:
- Perawatan pribadi dan jasa lainnya: 7,63 persen
- Pendidikan: 3,11 persen
- Penyediaan makanan dan minuman/restoran: 2,18 persen
- Rekreasi, olahraga, dan budaya: 1,62 persen
- Kesehatan: 1,56 persen
- Perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga: 0,66 persen
- Pakaian dan alas kaki: 0,01 persen
Namun, terdapat beberapa kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan harga dan turut menahan laju inflasi, seperti:
- Perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga: turun 1,09 persen
- Transportasi: turun 0,16 persen
- Informasi, komunikasi, dan jasa keuangan: turun 0,26 persen
Untuk inflasi secara bulanan (month-to-month/m-to-m), tercatat 0,06 persen pada Juli 2025. Adapun tingkat inflasi sejak awal tahun (year-to-date/y-to-d) mencapai 1,92 persen.
[RWT | ADV DISKOMINFO KALTIM]
Related Posts
- Jadi Tuan Rumah MTQ Kaltim 2026, Kukar Bidik Kembali Gelar Juara Umum
- PPPK Kukar Ditempatkan Jauh dari Domisili, Komisi I DPRD Bakal Mengadu ke Jakarta
- HuMa Indonesia Gelar KTT Hukum Rakyat 2026, Dorong Pengakuan Hukum Adat di Daerah
- Karhutla Meluas di Enam Provinsi, IDAI Minta Orang Tua Waspadai Kasus ISPA Anak
- Ombudsman Temukan Hunian Mewah, Kalapas dan 4 Pejabat Lapas Cibinong Dicopot








