Kaltimtoday.co, Samarinda - Wacana penundaan Pekan Olahraga Pelajar Daerah (Popda) Kaltim XVII/2025 akhirnya terjawab. Ajang dua tahunan yang semula dijadwalkan berlangsung pada 2–9 Oktober di Penajam Paser Utara (PPU) dipastikan mundur ke minggu ketiga November. Keputusan ini diambil lantaran keterbatasan anggaran dan persiapan teknis yang belum rampung.

Kabid Peningkatan Prestasi Olahraga Dispora Kaltim, Rasman Rading, menegaskan bahwa penundaan ini bukan berarti pembatalan. “Popda tahun ini kita sudah sepakat untuk kita tunda pelaksanaannya dalam rangka mempersiapkan lebih detail dan lebih baik daripada yang ada saat ini. Yang kedua, anggaran Popda ini masih APBD Perubahan, sehingga tidak memungkinkan untuk dilaksanakan awal Oktober,” jelas Rasman Senin (15/9/2025).

Menurutnya, selain alasan teknis dan anggaran, penundaan juga mempertimbangkan jadwal Pekan Olahraga Pelajar Nasional (Popnas) yang akan digelar pada 1 November 2025. Dengan waktu yang sangat mepet, Popda dinilai tidak realistis jika tetap dipaksakan digelar sebelum Popnas. 

“Popnas saja tanggal 1 November, belum lagi entri by cabor, by number, dan by name. Tidak mungkin. Sehingga ya sudahlah, kita laksanakan saja di minggu ketiga November,” tambahnya.

Meski begitu, Rasman menekankan bahwa tuan rumah PPU tetap diminta segera menyurati Gubernur Kaltim terkait jadwal baru ini. “Minimal harus ada kepastian tertulis agar tidak menimbulkan kebingungan di kabupaten/kota peserta,” tegasnya

Ia juga memberi catatan penting terkait pembiayaan. Selama ini, anggaran Popda masih kerap dimasukkan ke APBD Perubahan, yang pada praktiknya memperlambat proses pengadaan. 

“Ke depan, kita minta agar anggaran Popda dimasukkan ke APBD murni. Sebab, hasil seleksi atlet di Popda sangat menentukan persiapan menuju Popnas,” ujarnya.

Untuk penyelenggaraan di PPU nanti, akan dipertandingkan 14 cabang olahraga dan 2 cabang eksibisi. Rasman menyebut, anggaran yang dibutuhkan tidak bisa dipatok angka pasti sebab bergantung pada jumlah cabang dan teknis pelaksanaan. Namun, ia memastikan Pemprov Kaltim sudah menanggung biaya utama untuk 100 orang dari masing-masing kabupaten/kota, meliputi konsumsi, transportasi, dan akomodasi.

“Di luar dari 100 orang, itu ditanggung oleh kontingen masing-masing. Jadi kita sudah tetapkan agar tidak terjadi tumpang tindih,” jelasnya.

Rasman menambahkan, penundaan Popda ini tidak akan berdampak pada agenda Porprov Kaltim. “Sejauh ini tidak ada. Porprov tetap berjalan sesuai rencana,” tandasnya.

[NKH | RWT]