Politik
Jawaban Prabowo Soal Cegah Korupsi, Mulai Gaji Pejabat Naik hingga Sanksi Tak Jujur Laporkan LHKPN
Kaltimtoday.co - Calon presiden (capres) nomor urut 2, Prabowo Subianto, menegaskan tekadnya dalam upaya pemberantasan korupsi secara sungguh-sungguh dan menyeluruh.
Pernyataan ini disampaikannya saat menghadiri acara 'PAKU Integritas, Penguatan Antikorupsi' di gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, pada Rabu (17/1/2024), bersama calon wakil presiden (cawapres), Gibran Rakabuming Raka.
Jawaban Prabowo Soal Pencegahan Korupsi
Prabowo menyatakan dukungannya terhadap semua upaya KPK yang telah dilakukan seperti pendidikan, pencegahan, dan penindakan. Apabila ia bersama Gibran mendapat mandat dari rakyat, keduanya akan memimpin upaya pemberantasan korupsi dengan sungguh-sungguh.
Capres nomor urut 2 tersebut juga mengusulkan pendekatan sistemik dan realisme. Menurutnya, penting untuk secara realistis mengatur kualitas hidup para pengambil keputusan yang mengendalikan roda pemerintahan. Prabowo memberikan contoh profesi hakim di negara maju yang mendapatkan jaminan kehidupan yang baik.
“Contoh, hakim di negara-negara yang maju, yang harus kita pelajari, hakim-hakim --apalagi hakim tertinggi, hakim agung itu dijamin jabatannya seumur hidup. Dia hanya bisa berhenti apabila sakit, minta berhenti, atau meninggal. Itu di Amerika, Inggris. Kemudian, ketua Mahkamah Agung adalah pejabat negara yang gajinya tertinggi,” ujar Prabowo, disadur dari Suara.
Lebih lanjut, Prabowo menyoroti disparitas gaji antara pejabat negara dan pejabat perusahaan swasta atau BUMN. Dia berpendapat bahwa kualitas hidup pejabat negara, terutama yang mengelola anggaran besar, harus sebanding dengan tanggung jawab dan risiko pekerjaannya.
Prabowo juga menyoroti pentingnya transparansi melalui LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) dan menekankan perlunya sanksi jika terdapat pejabat publik yang tidak jujur dalam melaporkan harta kekayaannya.
"Seorang pejabat yang mau menjabat jabatan penting harus transparan, harus bisa dilihat. Saya sangat mendukung LHKPN untuk ditegakkan dan diberi sanksi manakala tidak jujur," tegas Prabowo.
Dalam paparannya, Prabowo juga menekankan perlunya peningkatan kualitas hidup para pejabat negara dan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang rentan terhadap korupsi. Dia bahkan mengusulkan penerapan metode pembuktian terbalik dalam penanganan kasus korupsi.
"Sekali lagi, kita tegakkan semua undang-undang yang perlu ditegakkan. Bila perlu pembuktian terbalik, tidak perlu kita tunggu delik pengaduan," kata Prabowo.
Dengan membawa konsep nyata dan sistemik, Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk melawan korupsi dan memastikan kesejahteraan para pejabat negara sejalan dengan tanggung jawab dan risiko pekerjaan mereka.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kaltimtoday.co. Mari bergabung di Grup Telegram "Kaltimtoday.co News Update", caranya klik link https://t.me/kaltimtodaydotco, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Related Posts
- Soroti Laporan Harta Pejabat di Hakordia 2024, Ketua KPK Sebut Masih Banyak Ketidaksesuaian
- Hari Anti Korupsi 2024: Komite HAM Dalam 30 Hari Soroti Politik Dinasti dan Tingginya Korupsi
- DPR Sahkan Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK Periode 2024-2029
- Presiden Prabowo Siapkan Langkah Strategis Turunkan Harga Tiket Pesawat Jelang Libur Nataru
- Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah Tersandung Kasus Korupsi, KPK Tetapkan Tiga Tersangka, Begini Kronologi Kasusnya