Kaltimtoday.co, Bontang - Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, menggaungkan kampanye 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (16 HAKTP) dalam pembukaan Erau Pelas Benua di Kampong Adat Guntung, Selasa (18/11/2025) pagi. Menurutnya kampanye ini penting, agar semua pihak bersatu dalam menghentikan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan, baik di ruang fisik maupun digital.

Pada 2025, kampanye global ini mengusung tema "Unite to End Digital Violance Against All Women and Girls". Wali Kota Neni dalam pidatonya menjelaskan, tema tersebut diusung guna menegaskan bahwa ruang digital idealnya menjadi sarana pembelajaran, kreativitas, dan pengembangan diri, saat ini masih diwarnai berbagai bentuk kekerasan. Mulai dari perundungan, pelecehan, penyebaran konten tanpa persetujuan (The nonconsensual distribution of intimate images/NDII), hingga eksploitasi daring. Persoalan itu, kata dia, kendati secara kasat mata tak terlihat, namun kekerasan digital menimbulkan dampak serius berupa tekanan psikologis, hilangnya rasa aman, serta terbatasnya akses terhadap pendidikan dan peluang kerja bagi korban.

"Sebagai kota yang selalu menjunjung tinggi nilai 'Bessai Berinta' atau mendayung bersama, serta sebagai masyarakat yang memiliki tradisi kuat dalam memuliakan perempuan dan anak, kita berkewajiban memastikan bahwa setiap bentuk kekerasan termasuk di ruang digital, tidak mendapat tempat di Kota Bontang," tegasnya.

Neni menegaskan, nilai-nilai budaya  mengajarkan penghormatan, perlindungan, dan kemuliaan perempuan baik melalui adat maupun melalui kebijakan dan tindakan yang nyata. Sejalan dengan hal tersebut, beberapa langkah ditempuh Pemkot Bontang guna meminimalisir potensi kekerasan terhadap perempuan dan anak, baik ruang fisik ataupun ruang digital.

Langkah pertama, meningkatkan literasi digital berperspektif gender di berbagai lingkungan. Kedua, memperkuat layanan pengaduan dan pendampingan korban berbasis teknologi. Ketiga, mendorong regulasi daerah menjamin perlindungan hak perempuan dan anak di ruang digital. Serta yang keempat, mengembangkan budaya digital yang beretika, saling menghormati, dan bebas dari kekerasan.

''Tentunya, ini harus menjadi komitmen kita bersama untuk menghentikan berbagai bentuk kekerasan bagi perempuan dan anak perempuan, khususnya di ruang digital yang makin meningkat akhir-akhir ini,'' tegasnya.

[ADV DISKOMINFO BONTANG]