
Advertorial
Kantor Kecamatan Samboja Barat Bakal Dibangun Tahun Depan dengan Anggaran Rp 22 Miliar

Kaltimtoday.co, Tenggarong - Kecamatan Samboja Barat, yang resmi beroperasi sejak Februari 2023, akan mendapatkan bangunan kantor yang permanen. Sejak pemekaran dari Kecamatan Samboja, operasional kantor sementara berada di Kantor Desa Tani Bakti, menjadi pusat pelayanan bagi 10 kelurahan dan desa.
Dinas Pekerjaan Umum Kutai Kartanegara (PU Kukar) untuk tahun ini telah mengalokasikan anggaran khusus untuk perencanaan pembangunan kantor sebesar Rp22 miliar. Dan diharapkan pada 2024, konstruksi fisik bangunan akan dimulai.
“Tahun ini sudah masuk perencanaan. Tahun depan realisasi pembangunan fisik kantor,” kata Camat Samboja Barat, Burhanuddin, Selasa (24/10/2023).
Ia menjelaskan, kantor baru akan dibangun di lahan seluas 2,5 hektare. Lokasinya tetap berada di Desa Tani Bakti sebagai pusat pemerintahan Samboja Barat. Desainnya akan dilengkapi dengan ruang serbaguna, dan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (Paten).
Dengan dana sekitar Rp 22 miliar yang telah dianggarkan untuk pembangunan kantor tersebut, Burhanuddin optimis bahwa proyek akan selesai tepat waktu dan dapat melayani masyarakat dengan lebih maksimal.
“Tahun depan itu anggaran yang masuk ada sekitar Rp 22 miliar untuk pembangunan kantor camat,” tutupnya.
[RWT | ADV DISKOMINFO KUKAR]
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kaltimtoday.co. Mari bergabung di Grup Telegram "Kaltimtoday.co News Update", caranya klik link https://t.me/kaltimtodaydotco, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Related Posts
- Jalan H.A.M Rifaddin Samarinda Putus, Kasatlantas Imbau Pengendara Pilih Jalur Alternatif
- Ledakan Amunisi di Garut Tewaskan 13 Orang, Ini Prosedur Aman Pemusnahan Amunisi Kadaluarsa
- PM Pakistan Tetapkan 10 Mei sebagai Hari Perjuangan Nasional Usai Serangan ke India
- Belajar dari Fenomena Banjir di Kaltim: Saatnya Mulai Peka pada Kabar Hulu-Hilir DAS Mahakam
- Pengamat Ekonomi Unmul Soroti Transparansi Penyaluran CSR, Sebut Perlu Aksi Konkret Pascabencana