Kaltimtoday.co, Berau - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau mengajukan dukungan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk pelaksanaan rekayasa cuaca dan water bombing guna menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah titik.

Bupati Berau Sri Juniarsih mengatakan, surat permohonan tersebut telah ditandatangani dan dikirimkan kepada BNPB, dengan tembusan kepada sejumlah pihak terkait.

“Saya sudah bersurat langsung ke BNPB untuk rekayasa cuaca dan water bombing. Sudah langsung saya tanda tangan suratnya, sudah sampai ke kementerian yang terkait,” ujarnya, Kamis (20/8/2026).

Sri Juniarsih juga menyampaikan apresiasi kepada BNPB dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang telah memberikan perhatian terhadap kondisi karhutla di Berau.

Saat ini, BMKG masih memantau kondisi cuaca untuk melihat peluang pelaksanaan rekayasa cuaca.

Pemkab Berau juga berharap dukungan pengerahan water bombing serta penguatan operasional unit pemadam kebakaran (damkar) di lapangan.

Berau saat ini memiliki 52 unit damkar yang dapat dikerahkan untuk penanganan kebakaran.

Namun, kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) untuk mendukung operasional di lapangan juga menjadi perhatian pemerintah daerah.

Di tengah meningkatnya ancaman karhutla, Pemkab Berau juga menghadapi keterbatasan personel pemadam kebakaran.

Bupati Sri Juniarsih mengakui kebutuhan tenaga pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Disdamkarmat) masih belum ideal.

Rencana penambahan personel belum dapat direalisasikan dalam waktu dekat karena membutuhkan dukungan anggaran, termasuk untuk gaji dan kebutuhan lainnya.

Dengan kondisi keuangan daerah saat ini, Pemkab Berau masih harus mempertimbangkan kemampuan fiskal yang tersedia.

“Apakah ada dana untuk menggaji nanti, itu masih dipikirkan,” ujarnya.

Menurut Sri Juniarsih, pemerintah daerah saat ini juga berupaya mempertahankan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi aparatur sipil negara (ASN). Karena itu, penambahan personel dalam jumlah besar belum menjadi pilihan utama.

“Kalau penambahan rasanya belum bisa,” katanya.

Kepala Disdamkarmat, Rakhmadi Pasarakan yang dijumpai belum lama ini menyebut, kebutuhan personel pada organisasi perangkat daerah (OPD) yang ia pimpin masih cukup jauh dari kondisi ideal.

Dengan wilayah Berau yang luas dan mencakup 13 kecamatan, keterbatasan tenaga pemadam menjadi salah satu tantangan dalam memperkuat pelayanan penanggulangan kebakaran.

Meski demikian, Sri Juniarsih menegaskan keterbatasan personel tidak boleh menghambat penanganan kebakaran. Pemkab Berau memilih mengoptimalkan kerja sama lintas sektor agar sumber daya dari berbagai instansi dapat dikerahkan secara maksimal.

“Kami sekarang kerja sama lintas sektor dulu saja dioptimalkan,” tegasnya.

Dalam penanganan karhutla, koordinasi dengan unsur TNI juga akan diperkuat. Sri Juniarsih menyebut TNI dapat berperan dalam satuan tugas penanganan karhutla sehingga upaya di lapangan berjalan lebih terpadu.

“Kita perlu kerja sama dengan TNI sebagai Kasatgas,” jelasnya.

Selain memperkuat personel dan koordinasi lintas instansi, Pemkab Berau juga membuka opsi meminta dukungan pemerintah pusat apabila terjadi karhutla dalam skala yang membutuhkan peralatan khusus.

“Jika nanti keuangan membaik, itu lain cerita,” pungkasnya.

[MGN | ADV PEMKAB BERAU]