Politik
Ketua FPMKT: Semua Warga Berhak Jadi Pemimpin, Hindari Narasi Politik Dinasti di Pilkada 2024
SAMARINDA, Kaltimtoday.co - Ketua Forum Persaudaraan Muslim Kalimantan Timur (FPMKT), Rasyid Ridla, menyampaikan pandangannya terkait isu dinasti politik yang kembali mencuat menjelang Pilkada 2024. Rasyid menilai, narasi tentang dinasti politik tidak relevan dan justru mengalihkan perhatian publik dari hal yang lebih penting dalam kontestasi politik.
Menurut Rasyid, setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk maju sebagai pemimpin tanpa diskriminasi. “Tidak ada alasan seseorang harus dilarang mencalonkan diri hanya karena memiliki keluarga yang sebelumnya telah menjabat. Setiap orang memiliki hak politiknya masing-masing, dan seharusnya tidak ada diskriminasi dalam hal ini,” ungkap Rasyid, Minggu (3/11/2024).
Rasyid menekankan bahwa dalam sebuah demokrasi, hak politik adalah hak dasar yang dimiliki setiap warga negara. Oleh karena itu, menurutnya, yang seharusnya menjadi fokus utama masyarakat adalah kapasitas dan kualitas program yang diusung oleh para kandidat, bukan asal-usul atau hubungan keluarga mereka.
“Narasi tentang politik dinasti tidak penting untuk dikembangkan. Yang jauh lebih esensial adalah bagaimana para calon pemimpin ini menawarkan program unggulan dan strategi nyata yang dapat membawa perubahan positif bagi masyarakat,” lanjutnya.
Rasyid pun mengajak masyarakat Kalimantan Timur untuk lebih jeli dalam menilai para kandidat. Ia mengimbau masyarakat agar lebih fokus pada program-program yang ditawarkan dan tidak terjebak pada isu-isu yang kurang substansial.
“Mari kita memilih berdasarkan program dan kapasitas kandidat, bukan karena terpengaruh oleh isu yang tidak memiliki dampak langsung pada kesejahteraan kita semua,” pungkasnya.
[TOS]
Related Posts
- GAC AION i60 Tampil Perdana di Asia Tenggara lewat INDOMOBIL Expo Balikpapan
- Pekan Raya Bontang Resmi Dibuka, Pupuk Kaltim Hadirkan 50 Stan UMKM dan Berbagai Kegiatan Gratis
- Kantongi 15 Dukungan, Nabil Husein Selangkah Menuju Kursi Ketua PSSI Kaltim
- Ketua DPRD Kukar Minta Pemulihan Lahan Bekas Karhutla Dilakukan Secara Terencana
- PWYP Indonesia Desak Hasil Penertiban Tambang Ilegal Dikembalikan Jadi Hutan









