Kaltimtoday.co, Samarinda - Jurnalis Milenial Samarinda (JMS) bersama Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Samarinda mewadahi para jurnalis, mahasiswa, hingga masyarakat sipil dalam sebuah diskusi & deklarasi publik mengenai isu Pilkada 2024.

Kegiatan diskusi tersebut berlangsung di T-CO Coffee, Jalan Banggeris, Sungai Kunjang, Samarinda pada Minggu (17/11/2024), dengan mengangkat tema "Netralitas Adalah Kunci, Jurnalis Bukan Juru Kampanye".

Dalam diskusi kali ini, menghadirkan sejumlah narasumber dari AJI Samarinda, PWI Kalimantan Timur, JMSI Kalimantan Timur, hingga SMSI Kalimantan Timur.

Ketua AJI Samarinda, Yuda Almerio mengatakan bahwa kepentingan perusahaan dengan kepentingan redaksi harus dibedakan sehingga produk pers itu tidak mencelakakan kode etik dan profesi jurnalis. Sebab, jurnalis dan perusahaan pers merupakan dua hal yang berbeda.

“Jurnalis adalah pewarta yang mencari berita di lapangan dan terikat oleh kode etik jurnalistik dan harus mengedepankan kepentingan publik,” ucap dia.

Lebih lanjut, Yuda menyebut jika jurnalis harus punya independensi, dalam membuat sebuah produk jurnalistik yang objektif. Ia menekankan bahwa jurnalis punya posisi yang sangat jelas, yakni berada di tengah (netral).

“Akan sangat memalukan apabila wartawan bertindak demikian dan membawa kepentingan personal ke dalam profesi jurnalistik, ya jurnalis bukan juru kampanye,” bebernya.

Selain itu, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Kalimantan Timur, Abdurrahman Amin menilai bahwa wartawan itu manusia yang subjektif, dan dia dituntut untuk membuat karya yang objektif dengan sebaik-baiknya. Meskipun karya jurnalistik pasti ada sisi subjektif nya.

“Nah selama tendensinya untuk kepentingan publik itu sah saja. Bahayanya kalau wartawan itu tidak bisa membedakan antara personal dan profesi dan terbawa-bawa dengan produk jurnalistik nya. Wartawan sebagai profesi maupun personal itu harus dibedakan,” ungkapnya.

Pun demikian, Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kaltim, Wiwid Marhaendra juga mengucapkan bahwa media yang tidak netral itu adalah kebijakan dari setiap perusahaan, maka dari itu pemilik perusahaan tidak boleh masuk ke dalam redaksi, kalau pemilik media menjadi pimpinan redaksi itu yang akan menjadi kacau dan berpotensi berpihak.

“Politik redaksi adalah solusi dalam mendesain keberpihakan media, tapi sebagai wartawan yang harus diutamakan adalah netralitasnya,” ucap dia.

Terpisah, Koordinator JMS, Faishal Alwan Yasir mengatakan jurnalis seharusnya menjadi jembatan antara peristiwa dan masyarakat. Bukan justru terlibat dalam politik praktis dan seharusnya mereka menyampaikan informasi secara akurat, berimbang dan tidak memihak alias tidak netral. 

“Ketika jurnalis kehilangan netralitasnya, maka kepercayaan publik akan terkikis,” ujar Isal sapaan karibnya.

[RWT]

Simak berita dan artikel Kaltim Today lainnya di Google News, dan ikuti terus berita terhangat kami via Whatsapp