Kaltimtoday.co, Penajam - Penajam Paser Utara (PPU) terus memantapkan posisinya sebagai penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN) dengan komitmen untuk memajukan kebudayaan lokal. 

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), bersama Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) serta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), telah berkolaborasi untuk memastikan bahwa kebudayaan di PPU diprioritaskan sebagai bagian penting dari proses pembangunan IKN. 

Komitmen ini diwujudkan melalui penyusunan pokok pikiran kebudayaan daerah, yang menjadi fondasi utama dalam pemajuan kebudayaan di wilayah tersebut.

Direktur Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat Kemendikbudristek, Sjamsul Hadi, menegaskan bahwa komitmen ini didukung penuh oleh lintas kementerian dan lembaga. 

Melalui koordinasi yang intensif, mereka berupaya untuk memajukan kebudayaan di PPU, terutama dalam konteks sebagai penyangga IKN. 

“Selain itu, Kemendikbudristek melalui Kemenko PMK dan Kemendagri sudah ada komitmen untuk pemajuan kebudayaan, nah ini sebagai landasan atau fondasinya yaitu pokok pikiran kebudayaan daerah,” ujar Sjamsul.

Pokok pikiran kebudayaan daerah ini menjadi acuan dalam merancang kebijakan dan program-program pemajuan kebudayaan di PPU. Dengan penyusunan yang sudah rampung, tugas selanjutnya adalah mengawal implementasi dan pengembangan kebudayaan di PPU, sehingga daerah ini dapat terus memainkan perannya sebagai penyangga utama IKN. 

“Untuk PPU, sudah menyusun tinggal mengawal untuk pemajuan ke depan PPU sebagai penyangga daripada IKN,” jelasnya.

Menurut Sjamsul, PPU memiliki peran strategis tidak hanya dalam hal pembangunan infrastruktur, tetapi juga dalam melestarikan dan memajukan kebudayaan lokal, termasuk masyarakat adat yang ada di wilayah tersebut. 

Ia menekankan bahwa tanggung jawab ini tidak hanya berada di pundak Kemendikbudristek, tetapi melibatkan banyak kementerian dan lembaga lainnya. Kolaborasi lintas sektor ini menjadi prioritas utama dalam memastikan keberlanjutan kebudayaan dan perlindungan masyarakat adat.

“Nah, ini yang menjadi prioritas kami di Kemendikbudristek, mendorong kementrian dan lembaga karena kewenangan untuk menangani masyarakat adat ini tidak hanya di Kemendikbudristek namun di kementerian lembaga lainnya,” ungkap Sjamsul. 

Kolaborasi lintas kementerian ini dikoordinasikan oleh Kemenko PMK, yang memastikan bahwa setiap pihak yang terlibat memiliki peran sesuai dengan kewenangan masing-masing. 

Melalui kerja sama ini, pemerintah berusaha menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat adat, serta memastikan bahwa kebudayaan lokal tetap menjadi bagian integral dari proses pembangunan di PPU dan IKN. 

“Kami melalui koordinasi dikoordinasikan oleh Kemenko PMK ini bergerak bersama menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada dan juga menjamin keberlanjutan keberadaan masyarakat adat,” tutup Sjamsul.

[RWT | ADV DISKOMINFO PPU] 

Simak berita dan artikel Kaltim Today lainnya di Google News, dan ikuti terus berita terhangat kami via Whatsapp