Advertorial
Komisi II DPRD Kaltim Minta Transparansi Anggaran Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN)

Kaltimtoday.co, Samarinda - Komisi II DPRD Kaltim menegaskan kebutuhan transparansi anggaran pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Nidya Listiyono, menekankan pentingnya penyampaian informasi anggaran yang akuntabel dan bisa dipertanggungjawabkan.
"Kalau mau transparan, semua harus transparan. Saat ini, semua harus akuntabel dan bisa dipertanggungjawabkan," kata Nidya, yang sering disapa Tiyo.
Meski begitu, Tiyo berharap kerjasama antara Badan Otorita IKN, Pemprov Kaltim, dan pemerintah pusat dalam membangun IKN. Ia menilai, informasi terbuka mengenai IKN penting untuk masyarakat.
"Supaya masyarakat terinformasi dengan baik," tambahnya.
Tiyo juga menyoroti pentingnya pemberdayaan sumber daya manusia (SDM) lokal.
"Lokasi IKN di Kaltim seharusnya melibatkan masyarakat setempat," ujarnya. "Kita siapkan SDM lokal dan mereka harus terlibat aktif."
Selain itu, izin usaha dan investasi di IKN atau daerah sekitarnya harus terpublikasi. Meskipun beberapa izin diarahkan ke pusat, di daerah biasanya melalui Online Single Submission (OSS).
"Semua berbasis sistem. Apakah ada yang di Badan Otorita atau pusat, kita pantau. Semua dapat dilihat dan dianalisa," tutup Tiyo.
[TOS | ADV DPRD KALTIM]
Related Posts
- Aliansi Mahasiswa dan Warga Telemow Gelar Aksi di DPRD PPU, Tuntut Penolakan RUU Polri dan Pembebasan Warga
- Sidang Lanjutan Kasus Tanah di Desa Telemow Memanas, Pengacara Sebut Dakwaan Jaksa Tak Jelas
- Andi Satya Tanggapi Positif Gelombang Aksi Massa di DPRD Kaltim, Sebut Publik Berhak Sampaikan Pendapat di Muka Umum
- Sakit dan Dibatasi Bertemu Keluarga, Warga Telemow Minta Perlakuan Adil, JPU: Tunggu Keputusan Hakim
- Dituding Kaburkan Jadwal Sidang Perkara Tanah di Desa Telemow, JPU Berikan Keterangan dan Tegaskan Kewenangan Hakim