Kaltimtoday.co, Bontang - Pemkot Bontang berencana perpanjang nota kesepahaman (MoU) bersama BPJS Kesehatan, yang bila tak ada aral, akan digelar Kamis (27/11/2025) mendatang. Penandatanganan MoU ini mempertegas komitmen Pemkot memberikan jaminan kesehatan kepada seluruh warganya secara gratis.

Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni mengatakan, komitmen ini sejatinya implementasi janji program BPJS gratis. Ini merupakan janji politik bersama Neni Moerniaeni-Agus Haris.

''Ini program kami dari awal memberikan BPJS gratis untuk seluuruh warga. Tapi kalau yang kerja di perusahaan ditanggung perushaan,'' katanya ketika ditemui di Rujab Wali Kota Bontang, Jalan Awang Long, Jumat (12/11/2025) pagi.

Selain itu, Neni juga menaruh perhatian pada warga yang masuk kategori BPJS mandiri. Menurutnya, banyak warga  di kategori ini justru rentan miskin karena pendapatan dan tekanan ekonomi tak imbang. Misal, seorang warga dengan 4 anggota keluarga, namun gaji bulanan hanya Rp4 juta. Maka, akumulasi premi BPJS yang harus dibayar mencapai Rp220 ribu. Dengan iuran premi per orang per bulannya di angka Rp44 ribu.

''Gaji Rp4 juta, yang ditanggung 5 orang jadi tagihan bulanan Rp200 ribu lebih. Itu berat, kan, buat mereka. Makanya bunda bilang, orang yang gaji Rp4 juta ini rentan miskin. Di sinilah pemerintah hadir untuk membantu mereka,'' katanya.

Tak imbangnya antara pemasukan dan pengeluaran inilah yang membuat tunggakan premi warga kategori mandiri membengkak. Adapun berdasar data terakhir, ada sekitar 6 ribu warga masuk kategori BPJS mandiri, dengan tunggakan mencapai Rp8 miliar.

''Nah, inilah kami punya program. BPJS yang tidak aktif itu kami aktifkan, salah satunya yang mandiri. Karena mandiri ini banyak nunggak,'' sebutnya.

Adapun, cakupan universal health coverage (UHC) Bontang sudah mencapai 100 persen. Tahun ini, Pemkot membayar Rp24 miliar untuk membayar premi BPJS bagi 54 ribu lebih warga Bontang; 70 ribu lebih ditanggung perusahaan; dan 12 ribu lainnya dari pemerintah pusat untuk warga kategori tidak mampu.

''Ini kita juga punya jatah 16 ribu dari Pemprov. Cuma kalau dari Pemprov, kan, sakit dulu baru diaktifkan. kami maunya, sebelum sakit yah sudah aktif. Biar warga merasa aman juga kan,'' tandasnya.

[ADV DISKOMINFO BONTANG]