Kukar

KPK Minta Pemkab Kukar Amankan Aset Tanah Senilai Rp69 Miliar

Kaltimtoday.co, TenggarongKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kertanegara (Kukar) untuk mengambil langkah-langkah strategis dalam pengamanan aset tanah senilai Rp69 Miliar dengan luasan 27 Hektar di Desa Teluk Dalam, Kecamatan Tenggarong Seberang.

Langkah-langkah dimaksud adalah agar Pemkab Kukar bersama pihak-pihak terkait memastikan segera melakukan pencatatan aset tanah tersebut, baik secara administratif maupun penerbitan dokumen sertifikatnya, melakukan pengamanan dan penguasaan aset secara fisik, penyelesaian sengketa, dan optimalisasi pemanfaatannya untuk kepentingan Kukar.

Baca juga:  Dinkes Kukar Libatkan PKH Dinsos Pendataan 1000 HPK di Desa

Berdasarkan dokumen-dokumen yang dimiliki, aset tanah seluas 276.605 m2 tersebut merupakan milik Pemkab Kukar dengan sumber perolehan berasal dari belanja APBD Pemkab Kukar tahun 1997. Tanah tersebut rencananya diperuntukkan bagi perluasan RSUD Aji Muhammad Parikesit. Saat ini, aset tersebut dalam proses penertiban.

Sebelumnya, pada 2021 Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kukar telah berkoordinasi dengan instansi ATR/BPN dan menyerahkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk memproses penerbitan sertifikat atas tanah tersebut.

KPK meminta aset-aset milik Pemkab harus diadministrasikan dengan tertib, sehingga dapat dikelola dan dimanfaatkan dengan baik. 

Melalui Rapat Monitoring Pengamanan Barang Milik Daerah (BMD) Pemkab Kukar yang bertempat di Kantor Pemkab Kukar, Jumat, 24 Juni 2022 KPK yang diwakili Direktorat Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah IV memfasilitasi sinergi antara Pemkab Kukar dengan Kementerian ATR/BPN untuk percepatan penerbitan sertifikat. Keduanya kemudian menyepakati penerbitan sertifikat paling lambat Juli 2022.

Baca juga:  TP PKK Tenggarong Gelar Pelatihan untuk Meningkatkan Penghasilan Keluarga

Pengelolaan aset BMD merupakan salah satu upaya penting pencegahan korupsi. BMD sebagai aset daerah merupakan kekayaan negara, sehingga perlu dikelola secara baik. Aset-aset milik Pemkab harus diadministrasikan dengan tertib, sehingga selanjutnya dapat dikelola dan dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat sekaligus memberikan pemasukan bagi kas daerah.

Pengelolaan aset daerah yang baik juga akan menghindarkan terjadinya potensi kerugian keuangan negara atau daerah yang disebabkan karena aset dikuasai oleh pihak yang tidak berhak atau dimanfaatkan secara tidak sah oleh pihak-pihak yang tidak berwenang, sehingga hilang potensi pendapatan bagi daerah.

[RWT]

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kaltimtoday.co. Mari bergabung di Grup Telegram “Kaltimtoday.co”, caranya klik link https://t.me/kaltimtodaydotco, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Facebook Comments
Tags

Related Articles

Back to top button
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker