Kaltim
Loloskan Calon Bermasalah, Pengamat Kritik Kerja Panitia Seleksi Perusda Kaltim
Pengamat menilai panitia seleksi (pansel) perusahaan daerah (perusda) Kaltim membiarkan calon-calon bermasalah lolos, bahkan hingga tahap wawancara.
Kaltimtoday.co, Samarinda - Pansel perusda Kaltim membuka kesempatan ke masyarakat untuk memberikan tanggapan rekam jejak atas calon pengawas, komisaris independen, dan direksi pada 28 Maret hingga 2 Mei.
Hasilnya, ada lebih 100 laporan yang masuk ke email pansel. Semua disebut tanpa kritik, justru dukungan bagi para calon.
Bahkan, dari laporan yang diterima, pansel menyebut, tidak ada yang mengkritik calon yang diduga merupakan pengurus partai politik atau yang sedang terkait dengan kasus hukum, seperti korupsi.
Baca Juga: Rehabilitasi 1.653 Rumah Tidak Layak Huni, DPUPR-PERA Kaltim Gelontorkan Rp25 Juta per Unit
Lihat postingan ini di Instagram
"Kan nggak ada dikritik sampai batas akhir penyampaian. Nggak ada yang mempermasalahkan. Tidak ada yang keberatan dan tidak setuju dengan calon dari 100 lebih laporan masuk," kata Ketua Pansel Perusda Kaltim, Muhammad Sa'bani ketika dikonfirmasi, Senin (4/5/2021) malam.
Sa'bani menegaskan, karena tidak mendapati masalah dan tidak ada masyarakat yang mempermasalahkan nama-nama yang sudah diumumkan tersebut, pihaknya akan segera memberikan laporan hasil seleksi ke Gubernur Kaltim Isran Noor.
"Rata-rata (laporan) yang masuk tidak ada masalah. Malah dukungan-dukungan saja. Berarti kan enggak ada masalah," tegas dia.
Diungkapkan dia, puas tidak puas, tim seleksi akan melaporkan hasil seleksi ke gubernur. Hasil dari tim seleksi itu tidak hanya berdasarkan satu penilaian, tapi dari hasil wawancara, nilai makalah, dan lainnya.
Selanjutnya, setelah diserahkan menjadi kewenangan gubernur untuk memilih nama-nama calon yang pantas menduduki jabatan strategis di perusda Kaltim.
"Pak Gubernur kan sibuk, kami masih mencari waktu yang pas untuk melaporkan (hasil) ke beliau. Kalau nggak sempat minggu ini, minggu depan. Kami usahakan selesai dalam waktu dekat," ujar Sa'bani.
Kritik Kinerja Panitia Seleksi
Pansel perusda Kaltim mendapat sorotan tajam dari pengamat. Pansel dinilai tidak konsisten menegakkan aturan dan tidak transparan dalam proses seleksi perusda.
Akademisi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Mulawarman, Purwadi berpendapat, sejak awal pansel sudah terlihat tidak konsisten. Calon yang merupakan pengurus partai politik dibiarkan lolos, bahkan hingga tahap wawancara. Padahal, sudah jelas dalam pengumuman pansel dan PP 54/2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, calon direksi maupun pengawas tidak boleh sedang menjadi pengurus partai politik.
"Rekam jejaknya publik sudah tahu. Harusnya gugur sejak awal, nggak boleh ikut tahapan selanjutnya, tapi dibiarkan tetap lolos," tegas Purwadi.
Menurut Purwadi, pansel harus mendengar kritik publik. Calon dari partai politik tidak boleh dibiarkan lolos. Begitu pula dengan petahana yang sudah terbukti berkinerja buruk. Ketika menjabat memberikan PAD minim, bahkan tidak menyerahkan laporan keuangan.
Jabatan strategis di perusda, sebut dia, harus benar-benar diisi oleh kalangan profesional dan berkompetensi di bidangnya. Bukan justru menjadi sarang penyamun yang akan merugikan keuangan daerah.
"Kalau sampai terpilih, jelas panselnya abal-abal. Mending anggaran seleksi perusda jadikan beasiswa saja," selorohnya.
Akademisi dari Fakultas Hukum (FH) Universitas Mulawarman, Herdiansyah Hamzah juga mengkritik pansel perusda Kaltim. Menurut Castro--sapaan akrabnya, selama ini publik tidak mendapatkan akses penuh terhadap rekam jejak para calon. Hanya nama dan tempat tanggal lahir. Sehingga wajar laporan yang masuk pun minim kritik dari masyarakat. Padahal untuk bisa melontarkan kritik, publik harus memiliki informasi yang memadai.
Pengakuan pansel, laporan yang masuk banyak dukungan terhadap calon, disebutkan Castro, merupakan mobilisasi dari masing-masing calon. Mobilisasi itu diharapkan para kandidat menjadi pertimbangan pansel.
Meskipun dukungan merupakan hal yang wajar dan bisa jadi pertimbangan, namun menurutnya, pansel mestinya juga harus mendapat rekam jejak masalah. Sehingga tidak hanya disuguhkan informasi yang menguntungkan calon saja.
Soal dukungan, tambah dia, bisa jadi peta genealogi politik si calon. Calon dapat dukungan dari siapa dan organisasi apa, akan nampak preferensi politiknya. Itu bisa menjadi pertimbangan pansel.
"Yang saya khawatirkan itu, jangan sampai asap mendahului api, hasil sudah ditentukan sebelum seleksi dilakukan. Itulah pentingnya proses verifikasi terhadap rekam jejak seketat mungkin, termasuk laporan dari masyarakat secara partisipatif," ujar Castro.
Selain itu, kritik lain ke pansel juga diungkapkan Castro. Semestinya di hulu seleksi, menurutnya, panitia jemput bola. Jadi orang-orang terbaik di daerah, dan ditopang dengan kemampuan serta rekam jejak yang baik, dipepet satu per satu. Itu yang tidak dilakukan sedari awal.
"Karena proses bisnis perusda itu spesifik, butuh pendekatan berbeda. Seleksinya tidak boleh dibiarkan mengalir begitu saja," pungkasnya.
[YMD | TOS]
Related Posts
- Maju di Pilgub Kaltim 2024, Rudy Mas'ud Bakal Buat Program Pendidikan Gratis hingga S3
- Dampak Buruk dan Mengerikan Perilaku Menuhankan Hawa Nafsu: Pesan Idul Fitrii Muhammadiyah di Gor Kadrie Oening Samarinda
- Pemerintah Bakal Pilih Kota Percontohan Rendah Emisi
- Hasil Sidang Isbat: Pemerintah Tetapkan 1 Syawal 1445 H Jatuh pada Rabu, 10 April 2024
- Aliansi Ikatan Keluarga Toraja Samarinda Kembali Desak Polisi Ungkap Hasil Otopsi dan CCTV Kasus Mayat di Gudang Kimia Farma
