HeadlineKaltim

Loloskan Calon Bermasalah, Pengamat Kritik Kerja Panitia Seleksi Perusda Kaltim

Pengamat menilai panitia seleksi (pansel) perusahaan daerah (perusda) Kaltim membiarkan calon-calon bermasalah lolos, bahkan hingga tahap wawancara. 

Kaltimtoday.co, Samarinda – Pansel perusda Kaltim membuka kesempatan ke masyarakat untuk memberikan tanggapan rekam jejak atas calon pengawas, komisaris independen, dan direksi pada 28 Maret hingga 2 Mei.

Hasilnya, ada lebih 100 laporan yang masuk ke email pansel. Semua disebut tanpa kritik, justru dukungan bagi para calon.

Baca juga:  Bumbu Gulai dan Kari Serbaguna Al-Lazied yang Legendaris, Puluhan Tahun Tetap Eksis di Samarinda

Bahkan, dari laporan yang diterima, pansel menyebut, tidak ada yang mengkritik calon yang diduga merupakan pengurus partai politik atau yang sedang terkait dengan kasus hukum, seperti korupsi.

“Kan nggak ada dikritik sampai batas akhir penyampaian. Nggak ada yang mempermasalahkan. Tidak ada yang keberatan dan tidak setuju dengan calon dari 100 lebih laporan masuk,” kata Ketua Pansel Perusda Kaltim, Muhammad Sa’bani ketika dikonfirmasi, Senin (4/5/2021) malam.

Sa’bani menegaskan, karena tidak mendapati masalah dan tidak ada masyarakat yang mempermasalahkan nama-nama yang sudah diumumkan tersebut, pihaknya akan segera memberikan laporan hasil seleksi ke Gubernur Kaltim Isran Noor.

Baca juga:  Muhammad Adam Minta Pemprov Kaltim Bantu Atasi Banjir di Balikpapan

“Rata-rata (laporan) yang masuk tidak ada masalah. Malah dukungan-dukungan saja. Berarti kan enggak ada masalah,” tegas dia.

Diungkapkan dia, puas tidak puas, tim seleksi akan melaporkan hasil seleksi ke gubernur. Hasil dari tim seleksi itu tidak hanya berdasarkan satu penilaian, tapi dari hasil wawancara, nilai makalah, dan lainnya.

Selanjutnya, setelah diserahkan menjadi kewenangan gubernur untuk memilih nama-nama calon yang pantas menduduki jabatan strategis di perusda Kaltim.

Baca juga:  Bawa Penelitian Pengelolaan Air SKM, Mahasiswa UMKT Berharap Hasil Maksimal di Pimnas 2019

“Pak Gubernur kan sibuk, kami masih mencari waktu yang pas untuk melaporkan (hasil) ke beliau. Kalau nggak sempat minggu ini, minggu depan. Kami usahakan selesai dalam waktu dekat,” ujar Sa’bani.

Kritik Kinerja Panitia Seleksi

Pansel perusda Kaltim mendapat sorotan tajam dari pengamat. Pansel dinilai tidak konsisten menegakkan aturan dan tidak transparan dalam proses seleksi perusda.

Baca juga:  PWPM Kaltim Awali Tahun Baru 2020 dengan Menggelar Dialog Proyeksi Gerakan Kepemudaan di Segala Aspek

Akademisi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Mulawarman, Purwadi berpendapat, sejak awal pansel sudah terlihat tidak konsisten. Calon yang merupakan pengurus partai politik dibiarkan lolos, bahkan hingga tahap wawancara. Padahal, sudah jelas dalam pengumuman pansel dan PP 54/2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, calon direksi maupun pengawas tidak boleh sedang menjadi pengurus partai politik.

“Rekam jejaknya publik sudah tahu. Harusnya gugur sejak awal, nggak boleh ikut tahapan selanjutnya, tapi dibiarkan tetap lolos,” tegas Purwadi.

Menurut Purwadi, pansel harus mendengar kritik publik. Calon dari partai politik tidak boleh dibiarkan lolos. Begitu pula dengan petahana yang sudah terbukti berkinerja buruk. Ketika menjabat memberikan PAD minim, bahkan tidak menyerahkan laporan keuangan.

Baca juga:  Samarinda Borong 10 Panji Keberhasilan Pembangunan

Jabatan strategis di perusda, sebut dia, harus benar-benar diisi oleh kalangan profesional dan berkompetensi di bidangnya. Bukan justru menjadi sarang penyamun yang akan merugikan keuangan daerah.

“Kalau sampai terpilih, jelas panselnya abal-abal. Mending anggaran seleksi perusda jadikan beasiswa saja,” selorohnya.

Akademisi dari Fakultas Hukum (FH) Universitas Mulawarman, Herdiansyah Hamzah juga mengkritik pansel perusda Kaltim. Menurut Castro–sapaan akrabnya, selama ini publik tidak mendapatkan akses penuh terhadap rekam jejak para calon. Hanya nama dan tempat tanggal lahir. Sehingga wajar laporan yang masuk pun minim kritik dari masyarakat. Padahal untuk bisa melontarkan kritik, publik harus memiliki informasi yang memadai.

Baca juga:  Peduli Kemanusiaan, I Care Terus Tunjukan Eksistensi

Pengakuan pansel, laporan yang masuk banyak dukungan terhadap calon, disebutkan Castro, merupakan mobilisasi dari masing-masing calon. Mobilisasi itu diharapkan para kandidat menjadi pertimbangan pansel.

Meskipun dukungan merupakan hal yang wajar dan bisa jadi pertimbangan, namun menurutnya, pansel mestinya juga harus mendapat rekam jejak masalah. Sehingga tidak hanya disuguhkan informasi yang menguntungkan calon saja.

Baca juga:  Kaltim Masuk 3 Besar Nasional Penambahan Kasus Covid-19, Hetifah Desak Pemerintah Lakukan Sidak Intensif

Soal dukungan, tambah dia, bisa jadi peta genealogi politik si calon. Calon dapat dukungan dari siapa dan organisasi apa, akan nampak preferensi politiknya. Itu bisa menjadi pertimbangan pansel.

“Yang saya khawatirkan itu, jangan sampai asap mendahului api, hasil sudah ditentukan sebelum seleksi dilakukan. Itulah pentingnya proses verifikasi terhadap rekam jejak seketat mungkin, termasuk laporan dari masyarakat secara partisipatif,” ujar Castro.

Selain itu, kritik lain ke pansel juga diungkapkan Castro. Semestinya di hulu seleksi, menurutnya, panitia jemput bola. Jadi orang-orang terbaik di daerah, dan ditopang dengan kemampuan serta rekam jejak yang baik, dipepet satu per satu. Itu yang tidak dilakukan sedari awal.

Baca juga:  Data Terbaru, Pengangguran Indonesia Terbannyak Kedua di Asia Tenggara

“Karena proses bisnis perusda itu spesifik, butuh pendekatan berbeda. Seleksinya tidak boleh dibiarkan mengalir begitu saja,” pungkasnya.

[YMD | TOS]

Facebook Comments
Tags

Related Articles

Back to top button
Close