Kaltimtoday.co, Samarinda - Kalangan mahasiswa menolak sistem proporsional tertutup. Hal itu ditegaskan oleh Ketua Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (Permahi) Samarinda, Wahyudi.

Menurutnya, mahasiswa atau anak muda harus punya identitas secara konstitusi. Sistem proporsional tertutup disebut bisa merebut kedaulatan rakyat.

Sistem pemilu proporsional tertutup merupakan sistem pemilihan umum yang hanya memungkinkan masyarakat memilih partai politiknya saja. Bukan calon wakil rakyat secara langsung.

"Sebab kita sudah melakukan proporsional terbuka. Sehingga secara identitas UUD 1945, kita tidak memiliki itu (proporsional tertutup)," ungkapnya.

Menurut pemikirannya yang berlatar belakang pendidikan hukum, DPR juga harus mendorong amandemen kelima UUD 1945. Sehingga ada legalitas atau kepastian hukum yang jelas.

"Kedua, secara pribadi saya sangat menolak terkait proporsional tertutup. Karena, secara sejarah, sebelum lahirnya negara hukum, kekuatan rakyat yang lebih dulu ada," tambahnya.

Sehingga, meskipun secara UUD 1945 pasal 22 ayat 3 dimungkinkan tentang proporsional tertutup, namun menurut Wahyudi, itu justru melanggar secara prinsip kedaulatan hukum dan rakyat.

"Semua akan kami lakukan. Pertama gerakan jalanan, gerakan konstitusional yaitu mendorong pemerintah untuk mengamandemen UUD 1945. Itu gerakan konkret yang akan dilakukan teman-teman mahasiswa," tandasnya.

Di Indonesia, sistem proporsional tertutup adalah sistem pemilihan yang digunakan sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 22-24/PUU-VI/2008 per 23 Desember 2008. Namun putusan itu menandai peralihan sistem pemilihan dari proporsional tertutup menjadi proporsional terbuka.

[YMD | RWT]

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kaltimtoday.co. Mari bergabung di Grup Telegram "Kaltimtoday.co News Update", caranya klik link https://t.me/kaltimtodaydotco, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.