Nasional
Menkes Sebut Pendidikan Dokter Spesialis di Indonesia Harus Direformasi

Kaltimtoday.co - Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin menyoroti sistem pendidikan dokter spesialis di Indonesia yang dinilai tidak efisien, berbiaya mahal, dan tertinggal dibanding negara lain. Kritik tersebut disampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR di Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa (29/4/2025).
Menurut Menkes, sistem pendidikan dokter spesialis di Indonesia masih bersifat akademik, bukan berbasis profesi sebagaimana lazim di negara maju. Hal ini berdampak pada lamanya proses pendidikan serta rendahnya jumlah lulusan dokter spesialis setiap tahun.
“Di negara lain, pendidikan dokter spesialis dilakukan secara profesional. Mereka belajar sambil bekerja di rumah sakit, mendapat gaji, dan langsung siap praktik setelah lulus. Sementara di Indonesia, sistemnya akademik, sehingga lebih lambat,” jelas Budi.
Budi Gunadi membandingkan jumlah dokter spesialis yang dihasilkan Indonesia dengan Inggris. Meski jumlah penduduk Inggris hanya seperlima dari Indonesia, negara tersebut mampu mencetak sekitar 6.000 dokter spesialis per tahun.
“Indonesia hanya menghasilkan sekitar 2.700 dokter spesialis setiap tahun, padahal populasi kita lima kali lebih besar. Ini menunjukkan kesenjangan yang sangat mencolok,” tegas Menkes.
Menkes juga menyoroti bahwa sistem pendidikan spesialis di Indonesia merupakan satu-satunya di dunia yang menerapkan pola akademik penuh, tanpa integrasi langsung dengan layanan rumah sakit. Oleh karena itu, ia mendorong reformasi total agar sistem pendidikan kedokteran lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan tenaga kesehatan nasional.
“Sudah saatnya calon dokter spesialis bisa belajar sambil praktik, mendapat penghasilan, dan langsung bisa berkontribusi di layanan kesehatan begitu lulus,” tambahnya.
[RWT]
Related Posts
- BSU BPJS Ketenagakerjaan 2025, Ini Kriteria Penerima dan Penyebab Gagal Cair
- 34,9 Persen Remaja Indonesia Alami Masalah Kesehatan Mental, Wamen Pendidikan Soroti Peran Guru BK
- Tagih Rp60 Triliun ke Penunggak Pajak, Menkeu Purbaya Libatkan KPK, Kejagung, hingga Polri
- DLH Samarinda Bongkar TPS Teuku Umar, Warga Diimbau Tertib Buang Sampah
- DPRD Berau Tanggapi Keluhan Warga soal Infrastruktur, Pemkab Diminta Perkuat Koordinasi