Kaltimtoday.co, Balikpapan - Beberapa waktu lalu, Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Balikpapan pada pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2023 bersama Dinas Pekerjaan Umum (PU) Balikpapan menyoroti persoalan banjir.

Anggota Komisi III DPRD Balikpapan, Nurhadi Saputra menyoroti anggaran sebesar Rp 300 miliar lebih yang di Dinas PU Balikpapan. Namun dari total anggaran tersebut, peruntukan penanganan banjir tidak sampai 40 persen.

“Yang paling disorot kalau di PU itu memang tentang penanganan banjir. Dari zamannya Pak Rizal (Wali Kota Balikpapan periode 2011–2016 dan 2016–2021) itu ada beberapa titik, nah sekarang zamannya Pak Rahmad (Wali Kota sekarang) ini kok malah bertambah jadi 72 titik,” kata Nurhadi Saputra kepada kaltimtoday.co.

Nurhadi turut mempertanyakan anggaran Dinas PU terutama yang dialokasikan untuk pembangunan drainase sebagai wujud penanganan banjir. Mengingat pembangunan drainase ini adalah salah satu cara untuk menangani banjir, terlepas dari multiyears sebesar Rp 150 miliar untuk penanganan DAS Ampal.

“Ternyata itu tidak sampai dari 40 persen anggarannya Dinas PU sebesar Rp 300 miliar lebih untuk pembangunan drainase. Itu lah yang kami pertanyakan kepada eksekutif bagaimana keseriusan pemerintah untuk menurunkan titik banjir di Kota Balikpapan,” pungkas politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Balikpapan ini.

[DIL | RWT | ADV DPRD BALIKPAPAN]

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kaltimtoday.co. Mari bergabung di Grup Telegram "Kaltimtoday.co", caranya klik link https://t.me/kaltimtodaydotco, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.