Kaltimtoday.co, Jakarta - Panitia Kerja (Panja) Biaya Haji Komisi VIII DPR bersama Kementerian Agama (Kemenag) telah menyetujui Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 1446 H/2025 M sebesar Rp 89.410.258,79. Dari total biaya tersebut, jemaah akan menanggung Rp 55.431.750,70 atau 62%, sementara sisanya sebesar 38% akan dibiayai melalui nilai manfaat.

Kesepakatan ini diumumkan oleh Ketua Panja Biaya Haji Komisi VIII DPR, Abdul Wachid, dalam rapat bersama Menteri Agama Nasaruddin Umar, Wakil Menteri Agama Romo Syafi'i, dan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag, Hilman Latief, di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/1/2025).

“BPIH untuk penyelenggaraan haji 1446 H/2025 M ditetapkan sebesar Rp 89.410.258,79,” ujar Abdul Wachid.

Berdasarkan hasil kesepakatan, biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) yang harus ditanggung jemaah adalah Rp 55,5 juta. Sisa biaya sebesar Rp 34,07 juta akan dibiayai melalui nilai manfaat dari pengelolaan dana haji.

Sebelumnya, pemerintah sempat mengajukan BPIH sebesar Rp 93,3 juta, dengan Rp 65,3 juta atau 70% dari total biaya ditanggung langsung oleh jemaah. Namun, angka ini disesuaikan agar lebih terjangkau bagi masyarakat.

Selain pembahasan biaya, pemerintah memastikan kuota haji Indonesia pada 2025 tidak mengalami perubahan, yakni tetap 221.000 orang. Kuota ini terbagi menjadi beberapa kategori, yaitu:

1. Haji reguler: 201.063 orang
2. Petugas haji daerah: 1.572 orang
3. Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU): 685 orang
4. Haji khusus: 17.680 orang

Pemerintah menegaskan bahwa penyesuaian biaya haji ini merupakan bagian dari upaya untuk meringankan beban jemaah tanpa mengorbankan kualitas pelayanan.

"Kami memastikan bahwa efisiensi yang dilakukan tidak akan memengaruhi kenyamanan dan keamanan jemaah selama menjalankan ibadah haji," tambah Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag, Hilman Latief.

[RWT]

Simak berita dan artikel Kaltim Today lainnya di Google News, dan ikuti terus berita terhangat kami via Whatsapp