Advertorial

Pemkab Kukar Harap Kementerian Kominfo Tuntaskan Desa Blank Spot

Kaltim Today
16 Maret 2023 12:46
Pemkab Kukar Harap Kementerian Kominfo Tuntaskan Desa Blank Spot
Kepala Dinas Kominfo Kukar, Dafip Haryanto. (Supri/Kaltimtoday.co)

Kaltimtoday.co, Tenggarong - Dari 23 desa blank spot atau tanpa jaringan telekomunikasi di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), sebanyak 15 desa telah diintervensi oleh pemerintah.

Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kadis Kominfo) Kukar, Dafip Haryanto saat menerima kunjungan Asisten Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi Informasi dan Aparatur Kemenko Polhukam, Budi Eko, Rabu (15/3/2023).

Dafip juga menyampaikan, masih ada desa blank spot yang menjadi kewenangan Kementerian Kominfo belum terealisasi. Diharapkan segera menuntaskan, sehingga masyarakat tak tertinggal dalam hal telekomunikasi. 

"Kita sampaikan terkait dengan sisa yang menjadi tanggung jawab Kementerian Kominfo yang belum teralisasi (penuntasan blank spot), sekitar 6 atau 7 (desa)," ungkap Dafip.

Kemudian, sebaran Base Transceiver Station (BTS) dari provider rata-rata di daerah perkotaan. Apabila dilihat data komposisi, 75 persen penduduk di Kukar berada di desa. Sedangkan 25 persen tinggal di kota.

Mengingat BTS merupakan infrastruktur telekomunikasi yang memfasilitasi komunikasi nirkabel antara perangkat komunikasi dan jaringan operator. Tentunya, sangat dibutuhkan bagi desa blank spot.

"Sebaran BTS dari provider itu kan rata-rata di kota. Jadi masih banyak desa yang belum tercover keseluruhan, walaupun pusat pemerintahan kecamatan dan desa sudah tercover," terangnya. 

Untuk desa-desa yang berdekatan dengan Ibu Kota Nusantara (IKN) sudah tercover semua, seperti di Kecamatan Loa Kulu, Loa Janan dan Samboja. Hanya saja, ada beberapa titik di Desa Batuah dan Jonggon yang jaringan sedikit bermasalah.

"Itu hanya spot-spot, tidak secara simetris berhubungan dengan permukiman, dan keluhannya tidak secara signifikan," kata Dafip.

Sementara Asisten Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi Informasi dan Aparatur Kemenko Polhukam, Budi Eko menuturkan, akan melihat akar permasalahan di mana. Apakah di pembangunan infrastruktur telekomunikasi atau providernya. 

Pihaknya akan berkomunikasi lebih lanjut dengan Pemkab Kukar. Sebab pemerintah daerah yang akan mencari formulasinya untuk menangani masalah blank spot.

"Kami di tingkat pusat hanya merespon apa yang dibutuhkan di daerah. Kami membantu men-trigger di tingkat pusat," jelasnya mengakhiri. 

[RWT | ADV DISKOMINFO KUKAR]

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kaltimtoday.co. Mari bergabung di Grup Telegram "Kaltimtoday.co News Update", caranya klik link https://t.me/kaltimtodaydotco, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Berita Lainnya