Advertorial

Pemkab Kukar Sinkronkan Data Pertanian, KTNA Minta Pola Proposal Ditinggalkan

M Jaini Rasyid — Kaltim Today 04 Oktober 2025 18:05
Pemkab Kukar Sinkronkan Data Pertanian, KTNA Minta Pola Proposal Ditinggalkan
Pemkab Kukar gelar FGD bersama KTNA Kukar di Taman Teknologi Pertanian Desa Bangun Rejo, Tenggarong Seberang. (Jen/Kaltimtoday.co)

Kaltimtoday.co, Tenggarong - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) bersama Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) menggelar Focus Group Discussion (FGD) untuk menyamakan data pertanian yang akan masuk ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2030, Sabtu (4/10/2025).

Sekda Kukar Sunggono menjelaskan, tujuan FGD ini adalah untuk memastikan semua data dan kebutuhan pertanian bisa dihimpun secara komprehensif.

“Harapannya, program pembangunan pertanian ke depan tidak lagi berbasis proposal, tapi benar-benar berbasis perencanaan program,” jelasnya.

Pemkab Kukar disebut telah menyiapkan alat untuk menggali informasi lapangan, termasuk inventarisasi kebutuhan dan permasalahan pertanian. Dokumen yang dihimpun dari KTNA juga sudah langsung didistribusikan ke OPD terkait, agar dapat diproses lebih cepat dan menjadi dasar penyusunan Renstra OPD sampai 2029.

Sementara itu, Ketua KTNA Kukar Edi Damansyah menyoroti kebiasaan lama pemerintah dalam menyusun program berbasis proposal dari kelompok tani. Pola ini, kata dia, seringkali menimbulkan kesenjangan. Kelompok yang pandai membuat proposal mendapat banyak bantuan, sementara yang tidak mampu tertinggal.

Ia bahkan menyinggung munculnya “kelompok tani siluman” yang sengaja dibuat oknum untuk kepentingan politik. 

“Mulai 2025–2030, kami berharap pola berbasis proposal bisa diakhiri. Kecuali untuk belanja hibah yang memang diamanatkan aturan, selebihnya sebaiknya murni berbasis program,” tegasnya.

KTNA Kukar telah mengumpulkan data lapangan dari para ketua dan pengurus kelompok tani. Data tersebut diharapkan bisa menjadi bahan cross-check pemerintah, sehingga dokumen RPJMD benar-benar mencerminkan kebutuhan petani. Dengan begitu, semua perencanaan nantinya lebih terarah dan tidak lagi bergantung pada proposal.

[RWT | ADV DISKOMINFO KUKAR]



Berita Lainnya