Kaltimtoday.co, Bontang - Pemkot Bontang mulai serius untuk menata ulang dan mempercantik Pulau Beras Basah. Langkah awal menata destinasi wisata andalan Kota Taman itu dengan menertibkan sejumlah warung yang berdiri di pulau berpasir putih itu.

Kegiatan ini melibatkan sejumlah instansi namun dikomando Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (Dispopar) Bontang. Penertiban sudah dimulai sejak Selasa (25/7/2023) lalu dengan pendekatan persuasif. 

Kepala Dispopar Bontang, Ahmad Aznem mengatakan, pihaknya berusaha mengedepankan cara persuasif dalam menertibkan pedagang. Dengan cara itu, diharapkan rencana penataan di Pulau Beras Basah bisa berjalan lancar dan tanpa hambatan. 

"Sudah mulai penertiban tapi dengan cara persuasif semua aman, damai, selesai," katanya ketika ditemui di Pendopo Rujab Wali Kota Bontang, Selasa (25/7/2023) siang. 

Usai ditertibkan, pihaknya berjanji bakal memfasilitasi kebutuhan pedagang yang telah ditertibkan. Namun dia meminta agar mereka mengikuti seluruh perencanaan dan strategi yang telah disusun pemerintah guna menata dan mempercantik ikon wisata andalan Bontang itu. 

"Pemerintah akan difasilitasi, tapi ikuti dulu karena itu kan (penataan pulau) sudah direncanakan," bebernya. 

Diketahui, di Pulau Beras Basah terdapat sejumlah warung yang didirikan warga. Mereka mendirikan warung menggunakan tenda-tenda atau bangunan semi permanen di sejumlah titik di pulau berpasir putih itu. Kondisi ini dinilai membuat estetika pulau jadi terganggu. Belum lagi sampah dan tenda-tenda lain yang berdiri di sepanjang bibir pantai. 

Sementara itu, Wali Kota Bontang, Basri Rase mengatakan, penataan Pulau Beras Basah dinilai cukup urgen. Pasalnya, ia merupakan destinasi sekaligus ikon wisata Bontang. 

"Ini kan ikon wisata kita, jadi harus dipercantik," kata Basri ketika ditemui di Rujab Wali Kota Bontang, Jalan Awang Long, Selasa (25/7/2023) siang. 

Untuk menata dan membangun sejumlah infrastruktur di Pulau Beras Basah, pihaknya akan membuat Nota Kesepahaman (MoU) dengan Pemprov Kaltim. Pasalnya, pengelolaan pulau-pulau kecil merupakan kewenangan Pemprov. 

"Untuk pengembangan tentu akan minta izin provinsi," kata Politikus PKB ini.

Gencarnya Pemkot dalam mendata dan menata sejumlah objek wisatanya tak lepas dari upaya pemerintah menjadikan Bontang sebagai kota pariwisata. Selain itu, kata Basri, pemerintah juga mesti memikirkan masa depan Bontang pasca migas. Diketahui, Bontang cukup tergantung dengan industri pengolahan sumber daya tak terbarukan seperti minyak dan gas alam. 

"Kita harus pikirkan Bontang pasca industri bagaimana. Disiapkan juga sebagai penyangga IKN," tandasnya.