Kaltimtoday.co, Samarinda - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat program Pengarusutamaan Gender (PUG) dan perlindungan hak-hak anak sebagai bagian dari pembangunan inklusif dan berkeadilan.

Hal ini ditegaskan oleh Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud (Harum), saat menerima kunjungan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifatul Choiri Fauzi, di Kantor Gubernur Kaltim, pada Sabtu (10/5/2025).

“Pemprov Kaltim senantiasa mendorong peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak melalui berbagai kebijakan strategis lintas sektor,” ujar Harum.

Ia menjelaskan, upaya tersebut mencakup sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi, serta perlindungan sosial, yang dirancang untuk mendorong partisipasi aktif kelompok perempuan dan anak dalam pembangunan daerah.

Salah satu program andalan Pemprov Kaltim yang juga menyasar kelompok rentan adalah Gratispol, program layanan kesehatan gratis yang bertujuan mengurangi kesenjangan akses layanan, khususnya bagi warga yang belum tercover BPJS Kesehatan.

“Tahun ini kami pastikan sekitar 10 persen warga Kaltim yang belum memiliki jaminan kesehatan akan didaftarkan ke BPJS. Ini termasuk perempuan dan anak-anak,” tambahnya.

Meskipun begitu, Pemprov Kaltim masih menghadapi tantangan serius terkait kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Oleh karena itu, dia mengajak seluruh elemen masyarakat dan lembaga terkait untuk memperkuat sinergi dalam menciptakan lingkungan yang aman dan ramah bagi kelompok rentan.

Sementara itu, Menteri PPPA RI, Arifatul Choiri Fauzi, menyampaikan apresiasi atas langkah konkret yang telah dilakukan oleh Pemprov Kaltim dalam bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

“Kaltim merupakan salah satu provinsi yang berhasil meraih Anugerah Parahita Ekapraya (APE), sebagai bukti nyata dari keberhasilan implementasi program PUG dan upaya mewujudkan Kota Layak Anak,” ungkap Arifatul.

Ia menambahkan bahwa capaian ini tidak lepas dari sinergi berbagai pihak serta konsistensi pemerintah daerah dalam menjadikan isu gender dan perlindungan anak sebagai prioritas pembangunan.

[RWT | ADV DISKOMINFO KALTIM]