Kaltimtoday.co, Samarinda - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) terus memperkuat pemanfaatan data sebagai landasan dalam perencanaan dan pembuatan kebijakan daerah. Langkah ini diperkuat melalui Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 48/2021 tentang Satu Data Indonesia, yang menetapkan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) sebagai walidata utama.

Selain itu, diterbitkannya Pergub Nomor 2/2023 tentang Penyelenggaraan Statistik Sektoral memberikan dasar hukum bagi Pemprov Kaltim untuk mengelola statistik sektoral yang lebih terarah. 

Sekretaris Daerah Kalimantan Timur, Sri Wahyuni, menuturkan bahwa inisiatif ini memungkinkan Pemprov Kaltim untuk mengelola data statistik sektoral secara efektif.

“Upaya ini bertujuan mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat sasaran dan menjadikan data sebagai fondasi kebijakan yang berkelanjutan,” ujarnya pada acara Satu Data Summit, yang diadakan di Hotel Novotel pada Kamis, 7 November 2024.

Prestasi pengelolaan data ini diakui dengan penghargaan Bhumandala Award, di mana Kalimantan Timur meraih posisi kedua di tingkat nasional untuk pengelolaan data geospasial.

Dalam pemaparannya, Sri Wahyuni juga menekankan pentingnya akses dan pemanfaatan data sebagai dasar kebijakan pembangunan. Menurutnya, tantangan utama adalah menjaga konsistensi dan keberlanjutan data, agar dapat menjadi acuan terpercaya dalam perencanaan pembangunan jangka panjang. 

Peran kepala daerah dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dianggap krusial dalam memastikan pemutakhiran data secara rutin. Dengan integrasi data ini, diharapkan perencanaan kerja dapat lebih akurat dan sesuai kebutuhan riil masyarakat.

“Dengan pemanfaatan data secara langsung, kebutuhan untuk memperbarui dan memperluas cakupan data otomatis akan meningkat,” tambah Sri.

Melalui acara Satu Data Summit, pemerintah berharap bisa merumuskan rekomendasi yang konkret bagi kepala daerah agar rencana pembangunan di masa depan bersumber dari data yang akurat dan terpercaya. Jika data yang dibutuhkan belum tersedia, perlu ada langkah proaktif dalam penyediaan dan pelatihan bagi pengelola data.

“Kami mengajak seluruh pihak untuk memiliki komitmen yang sama dalam berbagi dan memperkuat kolaborasi data. Harapannya, data yang terintegrasi ini dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas perencanaan daerah,” tutup Sri.

Kolaborasi lintas instansi dan pemutakhiran data berkala menjadi kunci dalam memperkuat tata kelola dan pengambilan keputusan yang efektif demi kemajuan Kalimantan Timur.

[RWT | ADV DISKOMINFO KALTIM]

Simak berita dan artikel Kaltim Today lainnya di Google News, dan ikuti terus berita terhangat kami via Whatsapp