Kaltimtoday.co, Jakarta - Data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024 mengungkap bahwa rata-rata lama sekolah penduduk Indonesia usia 15 tahun ke atas masih tergolong rendah, yakni hanya 9,22 tahun. Angka ini setara dengan tingkat pendidikan kelas 9 atau jenjang SMP.

Meski mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yang tercatat 9,13 tahun, capaian ini hanya sedikit melebihi target RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) sebesar 9,18 tahun.

“Penduduk Indonesia berusia 15 tahun ke atas rata-rata menamatkan pendidikan hingga kelas 9 atau SMP,” jelas Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti dalam keterangan resminya, Jumat (2/5/2025), dikutip dari YouTube TVR Parlemen.
 
Berdasarkan data BPS dan Sakernas Agustus 2023, dari total sekitar 209 juta penduduk usia 15 tahun ke atas, distribusi tingkat pendidikan menunjukkan dominasi lulusan sekolah dasar dan menengah pertama:

• 4,29% tidak pernah sekolah (~8,96 juta orang)
• 4,94% tidak tamat SD (~10,3 juta orang)
• 23,55% tamat SD (~49,2 juta orang)
• 19,90% tamat SMP (~41,6 juta orang)
• 34,12% tamat SMA (~71,3 juta orang)
• 2,07% tamat diploma I/II (~4,3 juta orang)
• 3,26% tamat diploma III (~6,8 juta orang)
• 7,87% tamat universitas/S1 ke atas (~16,5 juta orang)

Artinya, hanya sekitar 10% penduduk Indonesia usia 15 tahun ke atas yang menyelesaikan pendidikan di tingkat perguruan tinggi. Sementara lulusan SMA masih menjadi kelompok terbanyak.

Salah satu penyebab rendahnya capaian pendidikan nasional adalah ketimpangan akses, terutama di wilayah 3T (terdepan, terluar, tertinggal), kelompok ekonomi lemah, serta penyandang disabilitas.

Angka partisipasi sekolah pun menunjukkan penurunan signifikan seiring bertambahnya usia:

• Usia 7–12 tahun (SD): >99%
• Usia 13–15 tahun (SMP): ±94%
• Usia 16–18 tahun (SMA): ±75%
• Usia 19–24 tahun (Perguruan tinggi): ±25%

Begitu pula dengan tingkat penyelesaian pendidikan:

• SD/sederajat: 97,84%
• SMP/sederajat: 91,15%
• SMA/SMK/sederajat: 67,07%

Fakta ini menunjukkan bahwa banyak siswa gagal menyelesaikan pendidikan jenjang menengah atas, yang turut memperburuk rata-rata lama sekolah.

Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk meningkatkan partisipasi pendidikan, antara lain melalui:

• Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah
• Penambahan kuota kampus negeri
• Penguatan pendidikan vokasi dan link-and-match dengan industri

Namun, tantangan tidak hanya soal akses. Pemerintah juga perlu memperhatikan kualitas guru, ketersediaan sarana-prasarana yang merata, serta pendekatan inklusif bagi kelompok rentan.

Capaian rata-rata lama sekolah yang masih setara SMP menunjukkan bahwa sistem pendidikan Indonesia masih membutuhkan reformasi menyeluruh. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri—diperlukan peran aktif masyarakat, sektor swasta, dan lembaga pendidikan untuk mendorong terciptanya pendidikan yang adil dan bermutu.

[RWT]