SAMARINDA, Kaltimtoday.co - Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan diskualifikasi pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Pilbup) Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) 2024 serta memerintahkan Pemungutan Suara Ulang (PSU).

Keputusan tersebut didasarkan pada adanya pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM), sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 224/PHPU.BUP-XXIII/2025, yang dibacakan oleh Ketua MK Suhartoyo pada Senin (24/2/2025).

Putusan MK: Kontrak Politik dan Praktik Suap

Dalam pertimbangan hukumnya, Wakil Ketua MK Saldi Isra menyatakan bahwa Mahkamah menemukan bukti berupa dokumen kontrak politik yang ditandatangani oleh ketua RT dengan pasangan calon Nomor Urut 3, Owena Mayang Shari - Stanislaus Liah.

Menurut MK, kontrak politik tersebut melibatkan janji politik yang disertai komitmen tim pemenangan untuk mengarahkan warga memilih pasangan calon tertentu. Fakta persidangan juga menunjukkan bahwa 28 ketua RT dari 18 desa di 5 kecamatan di Kabupaten Mahakam Ulu telah menandatangani dokumen tersebut.

Saldi Isra menjelaskan bahwa dalam kontrak tersebut terdapat janji berupa alokasi dana kampung sebesar Rp4 hingga Rp8 miliar per kampung per tahun, serta program ketahanan keluarga senilai Rp5 hingga Rp10 juta per dasawisma per tahun.

“Fenomena kontrak politik ini merupakan bentuk vote buying karena melibatkan janji politik yang bersifat mengikat dengan struktur masyarakat,” ujar Saldi dalam pembacaan putusan MK.

Selain itu, dalam pertimbangan hukumnya, MK menegaskan bahwa pasangan calon telah memosisikan ketua RT sebagai bagian dari tim pemenangan, yang bertugas menyosialisasikan kontrak politik kepada pemilih.

Atas dasar fakta-fakta tersebut, MK memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mahakam Ulu untuk menyelenggarakan PSU dalam waktu maksimal 90 hari sejak putusan dibacakan, tanpa diikuti oleh pasangan calon Nomor Urut 3.

Pengamat: Ada Alat Bukti yang Bersesuaian

Menanggapi putusan MK, Pengamat Politik Kaltim dari Universitas Mulawarman, Syaiful Bachtiar menyebut bahwa keputusan tersebut diambil berdasarkan alat bukti yang kuat.

“MK punya dasar alat bukti yang bersesuaian. Sebelumnya, Bawaslu Mahulu sudah bertindak, tetapi prosesnya tidak berlanjut di Sentra Gakkumdu,” ujar Saiful saat dihubungi, Jumat (28/2/2025).

Saipul menambahkan bahwa dalam konstruksi politik Pilkada Mahulu, ada potensi konflik kepentingan karena salah satu pasangan calon merupakan anak dari petahana.

“Situasi ini memang rawan konflik kepentingan. Saya apresiasi Bawaslu Mahulu karena sudah bekerja baik. Putusan MK semakin menegaskan bahwa ada pelanggaran yang memenuhi unsur pidana pemilu,” katanya.

Ia juga menyoroti pentingnya pengawasan lebih ketat di tingkat daerah untuk mengantisipasi potensi abuse of powerdalam Pilkada.

“UU Nomor 10 Tahun 2016 mengatur tentang pelanggaran pidana pemilu, dan dari kasus ini, beberapa pasal tampaknya telah terpenuhi hingga MK memutuskan diskualifikasi,” jelasnya.

[TOS]