Kaltimtoday.co, Bontang - Pengurus Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) resmi dikukuhkan oleh Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni. Sebanyak 149 pengurus baru dilantik di Pendopo Rumah Jabatan (Rujab) Walikota, Senin (09/03/2020).

Pada pelantikan tersebut, sebuah inovasi baru terungkap. Yakni, dalam kepengurusan LK3 ini, dimana semua unsur dilibatkan, yang sebelumnya hanya Bhabinkamtibmas, kini pengurus baru dilengkapi Babinsa yang merupakan prajurit TNI.

Neni Moerniaeni dalam arahannya menyampaikan, apresiasi kepada mitra kerja atau jaringan kerja yang telah terjalin. Sebab, penanganan permasalahan sosial tidak dapat ditangani sendiri oleh pemerintah, namun perlu dilakukan bersama seluruh stake holders, baik masyarakat maupun dunia usaha dan industri.

Perlu diketahui bersama bahwa, saat ini telah terjadi pergeseran paradigma penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) ke arah intervensi keluarga yang bermasalah psikososial. Sehingga keluarga pulih kembali dengan mengoptimalkan potensi yang dimiliki.

“Hal ini dapat saya sampaikan bahwa, LK3 merupakan salah satu lembaga yang memberikan pelayanan kesejahteraan sosial yang sangat strategis dan merupakan program nasional Kementerian Sosial RI,” ujarnya.

Lebih lanjut, Neni berharap pengukuhan ini dapat memperkuat peran serta potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS), kepedulian dan peran serta juga tanggung jawab bersama, memperkuat dan mengembangkan sistem jaringan kerjasama kemitraan antara pemerintah dan masyarakat serta dunia usaha dalam penanganan keluarga bermasalah psikososial oleh LK3 Bontang secara berkelanjutan.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat (DSPM) Bontang, Abdu Safa Muha mengatakan, pelantikan digelar untuk peningkatan tata kelola lembaga LK3 Bontang. Dimana ada inovasi baru dengan bergabungnya Babinsa menjadi satu kesatuan yang dikukuhkan.

Harapannya, layanan bagi penyandang sesuai arahan Ibu Wali Kota, yakni menurunkan permasalahan sosial,” terang Safa, sapaannya.

Kendati demikian, lanjut Safa, banyak juga permasalahan sosial berupa pendatang yang tak bisa dihindari oleh DSPM Bontang. Sebagai contoh, ada pendatang atau migran yang tersesat dan sebenarnya mereka pendatang dari kabupaten/kota lainnya tapi datang ke Bontang dan ditangani LK3 Bontang.

“Hal-hal seperti ini masih banyak terjadi di Bontang,” pungkasnya.

[BID | RWT | ADV]