Kaltimtoday.co, Sangatta - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur (Kutim) menggelar rapat dengar pendapat dengan Gabungan Serikat Pekerja, pada Senin (3/5/2021) kemarin.

Dalam rapat tersebut ditemukan adanya pengakuan dari salah satu buruh terkait pemecatan sepihak dari perusahaan tempatnya bekerja.

Anggota DPRD Kutim, Asmawardi langsung angkat bicara mengenai kesewenang-wenangan perusahaan dalam memecat buruh tersebut.

Dia meminta kepada pimpinan dewan dan daerah untuk membuat peraturan daerah dalam hal pemutusan hubungan kerja terhadap buruh.

"Pak Bupati, Pak Ketua Dewan, tolong keluarkan Perda untuk perusahaan yang ada di Kutim. Jangan perusahaan itu seenaknya main pecat," ujarnya.

Baca Juga: Peduli Kesehatan Masyarakat, PT Indexim Coalindo Kembali Gelar Pemeriksaan Kesehatan Gratis di Kaliorang

 

Baca Juga: Dekat dengan Masyarakat, PT Indexim Coalindo Ramaikan Safari Ramadan hingga Putaran Akhir

Baca Juga: Berbagi Sukacita Ramadhan, PT Indexim Coalindo Beri Santunan Anak Yatim 

Baca Juga: Pererat Silaturahmi, PT Indexim Coalindo Safari Ramadhan ke Desa-Desa Lingkar Tambang

Baca Juga: PT Indexim Coalindo Kawal Program Pangan untuk Penghijauan

View this post on Instagram

Baca Juga: KemendesPDTT dan Kementerian Pertanian Kunjungi Warga Dampingan PT Indexim Coalindo

Baca Juga: Cek Jadwal dan Rangkaian Pesta Adat Budaya Lom Plai Kutai Timur 2024

Baca Juga: Gelombang PHK Februari 2024 Tertinggi Sejak 2009, Dipimpin Sektor Teknologi

Baca Juga: Kutai Timur Fokus Bangun Ketahanan Ekonomi Penunjang IKN

Baca Juga: Hasil Pleno Tingkat Kabupaten: Daftar Caleg DPRD Kabupaten Kutai Timur 2024 yang Masuk Kuota 40 Kursi

Baca Juga: Hasil Pleno Tingkat Kecamatan: Daftar Caleg DPRD Kota Balikpapan 2024 yang Masuk Kuota 45 Kursi

Baca Juga: Hasil Pleno Sementara Tingkat Kecamatan: Daftar Caleg DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara 2024 yang Masuk Kuota 45 Kursi

 

Baca Juga: Hasil Pleno Tingkat Kecamatan: Daftar Caleg DPRD Kota Samarinda 2024 yang Masuk Kuota 45 Kursi

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Politisi Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut mengaku, geram terhadap perusahaan yang bertindak sewenang-wenang ketika melakukan pemecatan.

Namun, Adi (sapaan akrabnya) menyampaikan, pengecualian apabila karyawan yang bersangkutan sudah tersangkut dengan tindak kriminalitas.

"Jangan pecat-pecat. Kecuali, karyawannya berurusan dengan kriminal," ucapnya tegas.

Apalagi dalih yang selama ini disampaikan perusahaan selalu berkaitan dengan Covid-19.

Adi menilai, tidak seharusnya perusahaan memecat karyawan dengan alasan pandemi, karena tentunya setelah dipecat, karyawan semakin kesulitan dalam mencari penghidupan.

Dia meminta pimpinan daerah untuk menindak tegas perusahaan yang melakukan pemecatan terhadap karyawan agar tidak terus terjadi di Kutim.

"Ini hanya Covid-19, dipecat. Tolong tegaskan ini, untuk perusahaan-perusahaan yang ada di Kutim," pungkasnya.

[El | RWT | ADV DPRD KUTIM]