Kaltimtoday.co, Penajam - Pemerintah Daerah (Pemda) PPU berkomitmen untuk meningkatkan kualitas layanan masyarakat dengan melakukan penilaian kinerja pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Daerah PPU. 

Pj Bupati PPU, Makmur Marbun, menyampaikan pandangannya tentang pentingnya assessment kinerja PNS di lingkungan Pemda PPU. Menurutnya, assessment atau evaluasi kinerja adalah instrumen yang vital untuk menilai pencapaian kinerja dan program yang dijalankan oleh para pegawai. 

Hal itu ditujukannya untuk mengetahui sejauh mana tujuan dan target telah tercapai, serta bagaimana alokasi anggaran telah dimanfaatkan. Jika program-program tidak tercapai, maka perlu dilakukan evaluasi mendalam untuk memahami penyebabnya.

“Sebenarnya assessment atau evaluasi kinerja itu biasa saja, saya ingin tahu capaiannya di mana, anggaran dan programnya tercapai apa tidak, kalau dia punya program tidak tercapai, berarti tidak ahli dan tidak profesional,” ungkapnya.

Makmur Marbun juga menggarisbawahi pentingnya pertanggungjawaban dalam hal ini. Jika ada program yang gagal, maka perlu ada pertanggungjawaban yang tegas dan transparan terkait dengan masalah tersebut. 

“Anggaran sudah disiapkan, tentunya untuk memaksimalkan layanan ke masyarakat. Kalau dia enggak bisa dilaksanakan akan kita pertanyakan apa masalahnya, apakah perencanaanya tidak benar atau seperti apa,” tegasnya. 

Namun, Makmur Marbun juga menekankan bahwa assessment bukan hanya tentang menilai kinerja, tetapi juga melibatkan evaluasi kompetensi. Dalam hal ini, kesesuaian bidang tugas pegawai dengan kompetensinya menjadi hal penting. 

Jika nantinya ada pegawai dianggap tidak sesuai dengan bidangnya, maka harus ada penyesuaian, atau dalam beberapa kasus, mutasi. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa setiap pegawai berada di posisi yang sesuai dengan kemampuannya.

“Perlu evaluasi kinerja untuk menjadi saran dan masukan kepada saya dan tim untuk melihat kelayakan serta kesesuainnya. Kalau sudah sesuai ngapain harus dimutasi,” ucapnya. 

Pemda PPU juga telah meminta bantuan dari berbagai pihak, termasuk Pemerintah Provinsi dan universitas ternama seperti Universitas Indonesia (UI) dan Universitas Gadjah Mada (UGM), untuk membantu dalam proses assessment ini. 

Langkah-langkah ini diharapkan akan membantu menciptakan PNS yang kompeten, memberikan pelayanan masyarakat yang lebih baik, dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas di sektor pemerintahan.

Sementara beberapa individu mungkin melakukan bisnis, Makmur Marbun menegaskan bahwa PNS bukanlah wadah untuk berbisnis. Mereka adalah pilar pelayanan masyarakat, dan peningkatan kompetensi mereka adalah kunci untuk mencapai tujuan ini. 

“Kalau mau berbisnis jangan jadi pegawai negeri, saya tegaskan kalau kami berbisnis itu enggak bisa, kami memberi pelayanan ke publik. Saya sudah bikin tim sekarang, tim itu benar-benar untuk melihat kesesuainnya,” tuturnya.

Dengan penilaian yang hati-hati dan objektif, Pemda PPU berharap dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih efisien dan efektif, memberikan layanan masyarakat yang lebih baik, dan merangsang pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut.

[RWT | ADV DISKOMINFO PPU]

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kaltimtoday.co. Mari bergabung di Grup Telegram "Kaltimtoday.co News Update", caranya klik link https://t.me/kaltimtodaydotco, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.