Kaltimtoday.co, Samarinda - Pedagang kaki lima (PKL) menolak digusur dari tempat berjualannya di kawasan Polder Air Hitam, Samarinda Ulu. Mereka justru menagih janji Wali Kota Samarinda Andi Harun untuk melakukan penataan.

Seperti diketahui, melalui Surat Edaran (SE) Nomor 300/79/400.07 dari Kecamatan Samarinda Ulu, pedagang diminta membongkar lapaknya sebelum, Senin (7/3/2022). Jika tidak, aparat berwenang akan mengambil alih pembongkaran. Meski begitu, pembongkaran lapak PKL di Polder Air Hitam ditunda hingga Kamis (10/3/2022).

Sejumlah pedagang mengeluhkan rencana penggusuran tersebut. Salah satunya disampaikan Siti Anira. Siti Anira merupakan PKL yang sudah berjualan aneka minuman dan mie instan di Polder Air Hitam sejak 2015.

Berjualan di Polder Air Hitam itu, disebutkan Siti Anira merupakan mata pencaharian utamanya untuk menghidupi dua anak perempuannya yang kini sudah beranjak remaja.

"Saya ini sudah tidak punya orangtua, tidak punya suami. Janda anak dua. Dulu masih dibantu kakak. Kalau ini (lapak) dibongkar lagi bagaimana saya cari makan dan menghidupi 2 anak," kata Siti Anira.

Jika digusur dan harus pindah ke tempat baru yang mengenakan biaya sewa, Siti Anira mengaku tak mampu. Sebab pendapatannya sehari-hari selama ini hanya cukup untuk bayar kontrakan.

Siti Anira menyebut, jika lapaknya dibongkar dan disuruh pindah, dia tak tahu harus mencari tempat yang baru. Opsinya dia tetap akan berjualan di kawasan Polder Air Hitam dengan menggunakan 1 meja. Tidak memakai terpal pelindung seperti saat ini.

"Jadi kalau kehujanan ya kehujanan. Kepanasan ya kepanasan. Saya juga jualan di sini dapatnya tidak tentu. Nggak sampai Rp 300 ribu sehari. Saya butuh makan juga, menghidupi anak-anak. Saya sudah tua, mau kerja apa? Enggak laku," tambahnya. 

Siti tetap berharap dirinya masih bisa berjualan di kawasan Polder Air Hitam. Walaupun pendapatannya naik-turun, tapi dia tetap bisa menghidupi keluarga. Walaupun harus membayar retribusi, dia berharap nominalnya masih masuk akal dan tidak membebani PKL. Menyesuaikan dengan pendapatan. 

Keluhan juga disampaikan Ida. Dia mulai berjualan di Polder Air Hitam sekitar 2 tahun lalu. Sama seperti Siti Anira, Ida juga mempunyai 2 anak. Kini suaminya juga tak memiliki pekerjaan. Jika lapaknya dibongkar, Ida mengaku keberatan karena di tempat itu lah dia bisa mengisi piring nasinya sehari-hari.

"Apalagi ini mendekati bulan puasa. Kami mau cari makan di mana lagi? Kalau bisa makan 3 kali sehari rasanya sudah seperti orang kaya," ujar Ida.

Ida menyebut, PKL diberi waktu hingga Rabu (9/3/2022) untuk membongkar lapaknya secara mandiri. Namun, dia bersama PKL lainnya berencana untuk bertemu dengan Wali Kota Samarinda Andi Harun. Dia berharap, ada solusi lain yang ditawarkan pemerintah selain pembongkaran. 

"Kalau memang tidak dibolehkan berjualan di sini, tolong kami ini ditempatkan di mana? Masa main usir-usir begitu. Kami ini kan juga mau hidup, mau makan," ucap Ida.

Di sisi lain, Ida menyadari berjualan di kawasan Polder Air Hitam menyalahi aturan. Tapi dia berharap ada pertimbangan lain dari Pemkot Samarinda agar PKL tetap bisa mencari nafkah.

"Saya sehari-hari juga mau makan. Saya juga ada utang dana dengan koperasi. Utang hampir Rp 2 juta untuk modal jualan. Hari-hari saya bayar," ungkapnya.

Ida menyebut, saat cuaca sedang bagus, biasanya dia mendapat pemasukan sebanyak Rp 100 ribu. Sedangkan cuaca sedang tiddak baik, dia hanya mengantongi untung Rp 50-70 ribu per hari. Sementara itu, Ida juga harus menyicil utangnya di koperasi dan menyisihkan sebagian untuk makan.

"Kadang bisa bayar separuh dulu ke koperasi. Kadang libur dulu, apa yang mau saya kasih? Kadang banyak motor datang, itu cuma numpang duduk atau cuma es saja. Nggak enak dinegur," ungkapnya.

"Jadi kami minta pertimbangan dari wali kota. Mudahan beliau juga enggak tega melihat kita. Kalau ditutup total, bagaimana cari makan? Masa bawa kotak ke lampu merah? Kan tidak mungkin. Wali kota juga nanti yang malu," selorohnya.

Harapan Ida tak muluk-muluk. Selain berharap adanya solusi dari Pemkot Samarinda, ke depan dia juga ingin adanya pembinaan dan bimbingan untuk bisa berwirausaha.

"Semua jualan ini dari utang koperasi. Kalau ditutup, bagaimana saya bayar? Kami minta keringanan agar wali kota mau carikan solusinya," pungkasnya.

Sementara itu, Dewan Penasehat PKL Polder Air Hitam, Mis Heldy Zahri menyebutkan pihaknya sudah berkoordinasi terkait arahan penertiban tersebut. Menurut Heldy, permintaan itu terlalu cepat. Sebab pembongkaran lapak memerlukan biaya.

Dalam hal ini, dia meminta Pemkot Samarinda agar tak sekadar menertibkan PKL. Namun turut memberikan solusi. Ada 50 PKL Polder Air Hitam yang sudah sejak lama menjajakan dagangannya di sana yang bakal digusur.

"Jangan sampai nanti saat Polder Air Hitam itu dikelola dan digunakan untuk tempat wisata, justru pedagang lain yang mendapat kesempatan. Itu kan tidak adil," tegas Heldy.

Menurutnya, PKL di Polder Air Hitam harus diberdayakan. Bagi Heldy, para PKL itu sudah melalui masa senang dan susah selama berjualan di tempat tersebut. Senang ketika mendapat banyak pelanggan dan susah saat digusur. Sebab penggusuran ini bukan yang pertama kali bagi PKL. 

Terpisah, Wali Kota Samarinda Andi Harun menegaskan, dirinya punya alasan untuk menertibkan PKL di Polder Air Hitam. Yakni karena tata zona kawasan itu sudah sangat terancam beralih fungsi. Misalnya saja, sejumlah masyarakat sudah tak nyaman ketika berolahraga di kawasan tersebut. 

"Merasa tidak nyaman menjadikan itu sebagai ruang publik karena ada warung-warung liar yang makin hari, makin bertambah. Bahkan sebagian membangunnya di teras taman yang diperuntukkan dalam zona tata ruang," jelas Andi Harun, Senin (7/3/2022).

Menurut Andi Harun, penertiban itu bukan bentuk ketidakberpihakan Pemkot Samarinda ke PKL. Justru, PKL tetap bisa berjualan jika tidak melanggar aturan. Misal, tidak berjualan di atas trotoar dan mengganggu zona tata ruang.

Polder Air Hitam, sebut Andi Harun,  merupakan pusat kawasan olahraga. Kendati begitu, dia menjamin keberlangsungan PKL di Polder Air Hitam. 

"Tapi saya pastikan di kawasan Polder Air Hitam akan ada zona ruang untuk PKL nanti. Cuma kami atur bentuk bangunannya, jadi tidak mengganggu zona kawasan olahraga," kata Andi Harun. 

Lebih lanjut, Andi Harun menegaskan penertiban tersebut bertujuan untuk kebaikan bersama. Tak ada keegoisan satu pihak. Dia ingin, Samarinda memiliki tata kota yang lebih rapi, teratur, dan nyaman untuk ditinggali.

"Apa yang dilakukan pemerintah sekarang ini dalam rangka mewujudkan tata kota secara bertahap, teratur, tertib, dan nyaman bagi seluruh warga, kita tidak boleh egois," tutupnya. 

[YMD | TOS]

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kaltimtoday.co. Mari bergabung di Grup Telegram "Kaltimtoday.co News Update", caranya klik link https://t.me/kaltimtodaydotco, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.