Kaltimtoday.co, Samarinda - Pergerakkan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) menggelar aksi unjuk rasa mengenai kelangkaan gas LPG 3 kg di depan PT Patra Niaga di Jalan Cendana, Samarinda pada Senin (19/06/2023). 

Wakil Ketua II PMII Samarinda, Holis mengatakan, aksi ini digelar untuk menyampaikan aspirasi masyarakat yang resah akibat langkanya gas LPG 3 kg. 

Dia mengatakan, berdasarkan hasil survei di lapangan, beberapa daerah di Samarinda seperti Sempaja, Pramuka, Karang Asam, hingga Samarinda Seberang mengalami kelangkaan gas LPG 3 kg. 

Paling tidak, kata Holis, masyarakat bisa mendapatkan jawaban mengenai pendistribusian gas LPG. Jangan sampai, tabung yang disalurkan melenceng dari target sasarannya. 

"Salah satu persoalannya, pendistribusian yang tidak tepat sasaran. Yang seharusnya untuk masyarakat kalangan bawah, malah orang-orang yang dianggap mampu, mendapatkan gas bersubsidi itu," ujarnya.

Selain itu, PMII juga meminta kepada PT Patra Niaga untuk segera melakukan pengawasan, agar pendistribusian gas LPG 3 kg lebih tepat sasaran. Mereka juga meminta penambahan kuota gas elpiji, sebagai langkah awal menyikapi kelangkaan yang terjadi. 

Kebijakan tanggal merah, juga disinggung Holis sebagai gangguan pendistribusian di pangkalan. Menurutnya, hal itu kurang efektif karena masyarakat tetap memerlukan gas LPG bersubsidi, baik hari libur atau tidak.

"Bagi kami itu tidak efektif, kebutuhan masyarakat sangat diperlukan. Terutama untuk masyarakat kalangan bawah. Kami juga meminta, controlling pendistribusian harus lebih baik lagi, mengingat ini sudah dekat menjelang Hari Raya Iduladha," pungkasnya. 

Siapkan Bright Gas Non Subsidi, Solusi Pertamina Soal Kelangkaan Gas Melon

Pihak Pertamina pun menanggapi keresahan masyarakat mengenai kelangkaan gas LPG 3 kg.

Sales Area Manager Kaltimtara PT Pertamina Patra Niaga, Ayub Ritto menjelaskan secara singkat mengenai definisi langka kepada awak media. Menurutnya, barang subsidi disesuaikan dengan kemampuan negara.

"Karena memang barang subsidi, pasti angkanya terbatas. Misal, negara bisa memberikan angka subsidi 100, jika kita menyalurkan lebih, itu tidak diganti oleh pemerintah," ujarnya. 

Kuota gas LPG tersebut ditetapkan oleh pemerintah kepada Dirjen Migas. Pertamina hanya bertugas untuk menyalurkan sampai ke pangkalan saja. 

Ayub melanjutkan, mayoritas masyarakat mengeluhkan naiknya gas elpiji di atas Harga Eceran Tertinggi (HET). Dari data yang didapat, yang biasa dikisaran Rp 20 - 25 ribu, kini gbisa mencapai Rp 35 - 40 ribu. Pertamina berjanji, akan menindak tegas para pangkalan yang menjual gas melon di atas harga HET.

"Tolong tunjukan ke kami, pangkalan mana saja yang jual di atas HET. Sertakan foto dan lokasinya, kami akan menindak tegas," imbuhnya.

Selain itu, Pertamina juga menyarankan masyarakat agar menyediakan gas non subsidi atau bright gas untuk sementara waktu. Hal ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama gas LPG 3 kg langka. 

"Kami akan siapkan bright gas yang warna pink. Subsidi di mana-mana pasti terbatas, kalau tidak terbatas bukan subsidi namanya, itu komersil," tutup Ayub.

Adapun tiga poin tuntutan yang dibawa oleh PMII adalah:

1. Mendesak PT Pertamina Patra Niaga Nasional Kaltim, khususnya pada rayon II Samarinda dan Kukar, untuk melakukan evaluasi dan controlling pendistribusian gas LPG 3 KG bersubsidi agar tepat sasaran.
2. Meminta PT Pertamina Patra Niaga untuk menindak tegas oknum distributor yang melakukan kecurangan.
3. Meminta PT Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan, untuk mengajukan penambahan kuota gas LPG 3Kg, bersubsidi di Kalimantan Timur.

[RWT]

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kaltimtoday.co. Mari bergabung di Grup Telegram "Kaltimtoday.co News Update", caranya klik link https://t.me/kaltimtodaydotco, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.