Kaltimtoday.co, Berau - Ratusan warga yang tergabung dalam Forum Komunikasi Masyarakat Peduli Kabupaten Berau menggelar aksi demonstrasi di depan gedung DPRD Berau pada Selasa (7/1/2025) siang. Aksi ini bertujuan menyuarakan keresahan masyarakat terkait kenaikan tarif air PDAM yang dianggap memberatkan.

Warga menilai kenaikan tarif PDAM Berau sangat tidak masuk akal karena lonjakannya mencapai beberapa kali lipat, sehingga menyulitkan banyak orang untuk membayar tagihan. Selain itu, mereka juga mempertanyakan dasar keputusan PDAM menaikkan tarif secara signifikan.

Suasana demonstrasi di depan gedung DPRD ini diwarnai ketegangan, terutama ketika warga mendesak DPRD untuk segera mengambil langkah tegas. Mereka meminta DPRD menekan PDAM agar membatalkan tarif baru yang dinilai membebani masyarakat.

"Sehingga daripada surat yang kami lempar kepada aparat keamanan terkait pemberitahuan aksi bahwasanya PDAM yang hari ini menyampaikan kenaikan 100 persen itu kami minta cabut dan dikembalikan pada hitungan awal," ujar Ari Iswandi selaku Koordinator Lapangan.

Ari juga mendesak DPRD membuat berita acara untuk memastikan pembatalan kenaikan tarif. Jika tuntutan tidak dipenuhi, ia memperingatkan akan ada aksi lanjutan dengan skala lebih besar.

"Semua masyarakat akan hadir meminta keadilan karena kami juga memandang terhadap tarif baru ini sangat tidak pas untuk dinaikkan," sambungnya.

Ketua Komisi II DPRD Berau, Rudi Mangungsong, menyatakan penolakan atas kebijakan kenaikan tarif air yang diterapkan PDAM. Penolakan tersebut disampaikan setelah rapat dengar pendapat dengan pihak manajemen PDAM.

Menurut Rudi, meskipun Bupati Sri Juniarsih telah menyampaikan rencana penundaan kenaikan tarif, DPRD tetap menolak penyesuaian tarif tersebut tanpa alasan apa pun. 

"Intinya tadi kita dari DPRD sepakat apapun bentuknya mau dia SK yang telah beredar di medsos maupun SK penyesuaian SK yang mungkin ada, itu kita tolak, sampai batas waktu yang tidak ditentukan," tegasnya.

Politisi PDIP tersebut menganggap masih ada banyak cara yang bisa ditempuh oleh Perumda Batiwakkal untuk mengembalikan laba rugi perusahaan tanpa harus menaikkan tarif. Contohnya yakni dengan mengurangi beberapa elemen cost yang dianggap tidak terlalu penting.

Hasil akhir dari persoalan ini adalah dengan penanda tanganan berita acara rapat. Yang didalamnya berisi dua poin utama yakni bahwa kenaikan PDAM yang terjadi saat ini dibatalkan dan terkait SK yang diduga dipalsukan diserahkan kepada aparat penegak hukum.

[MGN | RWT]

Simak berita dan artikel Kaltim Today lainnya di Google News, dan ikuti terus berita terhangat kami via Whatsapp