Kaltimtoday.co, Berau - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menggelar Diskusi publik draf dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Berau tahun 2025-2029.

Diskusi tersebut dibuka oleh Staf Ahli Bidang Pembangunan dan Ekonomi Sekretariat Berau, Sujadi dengan dihadiri para perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Berau, Camat dan lurah se-Berau, di ruang Sangalaki Sekda Berau, Kamis (30/11/2023).

Sujadi, dalam sambutannya, menekankan pentingnya sinergi dalam menghadapi tantangan bencana di Kabupaten Berau. Dia mengingatkan bahwa Badan Penanggulangan Bencana Nasional telah mengidentifikasi Berau sebagai area dengan indeks risiko bencana yang tinggi, memperoleh skor 202 dengan kategori risiko tinggi.

"Hal ini menjadi kian penting, mengingat Badan Penanggulangan Bencana Nasional telah menetapkan Kabupaten Berau sebagai salah satu kabupaten yang memiliki indeks risiko tinggi terhadap ancaman bencana, menempati skor 202 dengan predikat tinggi," ucapnya.

Dokumen RPB diharapkan menjadi panduan terpadu untuk meningkatkan koordinasi dan kolaborasi antarinstansi dalam upaya pencegahan dan penanganan bencana. 

"Apa pun instansinya, semua punya peran masing-masing untuk satu tujuan, yaitu hadir sebagai solusi untuk melakukan kerja kemanusiaan," ujarnya.

Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan tumbuh kesadaran kolektif dan pengembangan jaringan antar stakeholder penanggulangan bencana, serta tercapainya pemahaman yang sama mengenai strategi dan langkah-langkah pencegahan dan penanganan bencana.

Data dari Informasi Bencana Indonesia (DIBI) menunjukkan bahwa Kabupaten Berau rentan terhadap berbagai jenis bencana, seperti banjir, angin kencang, cuaca ekstrem, kekeringan, hingga kebakaran hutan dan lahan. Risiko bencana seperti gelombang ekstrem, abrasi, gempa bumi, tanah longsor, dan tsunami juga menjadi perhatian utama.

Sujadi menyatakan pentingnya mengantisipasi potensi bencana dengan memanfaatkan tanda-tanda alam dan teknologi. 

Dia juga menekankan bahwa tantangan dalam penanggulangan bencana akan meningkat seiring dengan peningkatan intensitas bencana dari waktu ke waktu.

Yusuf Gunawan, Sekretaris BPBD Berau, memberikan penjelasan lebih lanjut tentang RPB. Dia menjelaskan bahwa RPB merupakan bagian dari perencanaan penanggulangan bencana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, diperkuat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 21/2008, dan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020.

Penyusunan RPB di Berau juga selaras dengan Standar Pelayanan Minimum Sub Urusan Bencana yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018. Dokumen ini bertujuan untuk menyusun strategi penanggulangan bencana yang sistematis, terencana, dan terukur.

"RPB dibutuhkan agar upaya penanggulangan bencana dapat berjalan secara tersistematis, terencana, dan terukur, sehingga dapat menurunkan dampak bencana secara efektif dan berkelanjutan. RPB dapat dikategorikan sebagai "master plart penyelenggaraan penanggulangan bencana suatu daerah untuk periode 5 (lima) tahun," jelasnya.

Gunawan juga mengungkapkan bahwa Kabupaten Berau harus menetapkan prioritas dalam penanggulangan bencana berdasarkan tingkat risiko dan kecenderungan terjadinya. Prioritas risiko bencana yang ditangani meliputi banjir, kebakaran hutan. 

"Hal ini juga memberikan ruang bagi para mitra pemerintah untuk turut serta berkontribusi dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan budaya aman terhadap bencana di Kabupaten Berau," pungkasnya.

[RWT | ADV PEMKAB BERAU]

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kaltimtoday.co. Mari bergabung di Grup Telegram "Kaltimtoday.co News Update", caranya klik link https://t.me/kaltimtodaydotco, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.