Kukar

Sikapi Aksi Mahasiswa Tolak Kenaikan BBM, Wakil Ketua DPRD Kukar Bakal Kirim Surat ke Pusat

Kaltim Today
06 September 2022 20:11
Sikapi Aksi Mahasiswa Tolak Kenaikan BBM, Wakil Ketua DPRD Kukar Bakal Kirim Surat ke Pusat

Kaltimtoday.co, Tenggarong — Suasana kantor DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) tampak begitu ramai. Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Kukar Menolak (AKM) mengelar aksi demonstrasi terhadap penolakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) pada Selasa (6/9/2022).

Wakil Ketua DPRD Kukar, Siswo Cahyono dan Sekretaris Dewan (Sekwan) Ridha Darmawan memantau dan berusaha menemui perwakilan demostrasi tersebut. Karena ketua DPRD Kukar tidak ada di tempat, mahasiswa membubarkan diri.

Diketahui, harga jenis pertalite dari Rp 7.650 per liter menjadi Rp 10.000 per liter, Solar subsidi dari Rp 5.150 per liter menjadi Rp 6.800 per liter dan Pertamax dari Rp 12.500 per liter menjadi Rp 14.500 per liter.

Menyikapi aspirasi mahasiswa, Wakil Ketua DPRD Kukar Siswo Cahyono mengerti permasalahan yang dihadapi masyarakat. Kenaikan ini, secara langsung berimbas kepada semua harga barang termasuk kebutuhan pokok sehari-hari. Hal ini, bisa disebabkan faktor biaya transportasi naik.

"Kami sangat memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada mahasiswa dalam menyikapi kebijakan kenaikan harga BBM ini. Memang kami sadari, ini bisa membuat tingkat kemiskinan semakin tinggi. Sadar tidak sadar itu pasti akan terjadi," ungkap Siswo.

Kebijakan yang terjadi, secara tidak langsung dapat menurunkan daya minat beli masyarakat dikarenakan inflasi. Apalagi tak diimbangi dengan peningkatan pendapatan atau gaji. Hal semacam ini perlu dipikirkan, apakah nanti pemerintah akan menaikan pendapatan masyarakat atau tidak.

"Karena mendapatkan penolakan cukup keras dari masyarakat Kukar. Kami akan membuat surat yang ditujukan kepada DPR RI, mengingat kebijakan ini dibuat oleh pemerintah pusat," ujar politisi Fraksi PKB.

Sementara Jenderal Lapangan AKM, Muhammad Tri Akbar mengungkapkan, kenaikan ini menambah derita masyarakat menengah ke bawah dan pelaku UMKM. Mengingat kondisi ekonomi masyarakat belum sepenuhnya pulih dari dampak pandemi Covid-19.

Ada tiga poin yang dituntut, yakni menolak kenaikan harga BBM, mengadili para mafia BBM, dan keterbukaan pendistribusian BBM.

"Kenaikan harga BBM ini akan mencekik leher rakyat. Apalagi kenaikan ini justru dilakukan pada saat tren minyak mentah bumi mengalami penurunan. Semestinya pemerintah tetap memprioritaskan kesejahteraan rakyat karena itulah memang cita-cita negara," tegas Akbar mengakhiri.

[SUP | NON | ADV DPRD KUKAR]

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kaltimtoday.co. Mari bergabung di Grup Telegram "Kaltimtoday.co News Update", caranya klik link https://t.me/kaltimtodaydotco, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Berita Lainnya