Kaltimtoday.co, Samarinda - Belum lama ini Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 57 Tahun 2021 tentang standart nasional pendidikan. Hal ini pun berujung menjadi polemik di pusat.

Pasalnya, peraturan ini dinilai bertentangan dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional karena menghilangkan Pancasila dan Bahasa Indonesi sebagai kurikulum wajib.

Menanggapi hal ini Kepala Dinas Pendidikan (Disdik), Samarinda Asli Nuryadin mengaku belum menerima petunjuk teknis (juknis) ataupun Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud).

"Biasanya juknis akan keluar sebagai bentuk tindaklanjut dari regulasi tersebut," paparnya.

Baca Juga: Tes Calistung Dihapus, Komisi IV DPRD Samarinda Soroti Kondisi Mental Anak

 

Baca Juga: Bakal Diisi Tenaga Pengajar Berkualitas, Disdikbud Jamin Kesejahteraan Guru Sekolah Internasional Samarinda

Baca Juga: Tingkat Pendidikan Generasi Muda di Kaltim Meningkat

Baca Juga: Jelang IKN, Peningkatan SDM di Dunia Pendidikan Harus Dipenuhi Kaltim

View this post on Instagram

Baca Juga: Populasi Penduduk Turun 500 Ribu per Tahun, Dubes Kanasugi Kenji Persilahkan Warga Indonesia Bekerja dan Belajar di Jepang

Baca Juga: Komisi IV Bersyukur SMP 25 Bisa Terbangun

Baca Juga: 2024 Menuju Ibu Kota Baru 

Baca Juga: Australia-Kaltim Komitmen Tindak Lanjuti Kerja Sama di Sektor Investasi dan Pendidikan

Baca Juga: Maruf Marjuni Fraksi Gerindra DPRD Kukar Soroti Penyerapan Anggaran Pendidikan Rendah

Baca Juga: Implementasi Kurikulum Merdeka di Tengah Nasib Guru yang Belum Sejahtera

Baca Juga: Jadi Motivasi Keluarga dan Masyarakat, Subandi: Tuntut Ilmu Sejak Lahir hingga Liang Lahat

Baca Juga: Agar Tidak Kalah Saing, Sani Tekankan Peningkatan Mutu Pendidikan Jelang Pemindahan IKN

 

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Baca Juga: Dewan Samarinda Ingatkan Pemkot: Porsi Anggaran Pendidikan 20 Persen, Tidak Termasuk Insentif Guru

Meski masih menjadi perdebatan, Asli mengaku, daerah hanya bisa mengikuti aturan pemerintah pusat. Sekalipun pendidikan agama, kewarganegaraan dan bahasa Indonesia itu penting, namun hal tersebut bisa dimasukkan ke dalam kehidupan sehari-hari.

"Karena kebiasaan itu tidak terlepas dari kehidupan bermasyarakat," tuturnya.

Sekalipun tidak dimasukkan dalam pelajaran yang wajib dalam standart nasional pendidikan. Sehingga hal itu tak menjadi masalahnya baginya jika nantinya akan diterapkan.

"Apalagi pendidikan kewarganegaraan kan bisa beriringan dengan pendidikan keagamaan, sedangkan bahasa Indonesia, sehari-hari kita pasti terapkan," demikian Asli.

[LIS | NON | ADV DISDIK SAMARINDA]