Kaltim
Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Kaltim Menurun di Maret 2024
SAMARINDA, Kaltimtoday.co - Pada Maret lalu, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Kalimantan Timur (Kaltim) yang diukur dengan Gini Ratio adalah sebesar 0,321, menurut Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltim, Yusniar Juliana.
Angka ini turun 0,001 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2023 yang sebesar 0,322. Berdasarkan tempat tinggal, Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret adalah 0,325, turun 0,003 poin dibanding Maret 2023 yang sebesar 0,328.
"Untuk daerah perdesaan, Gini Ratio pada Maret 2024 tercatat sebesar 0,289, turun 0,003 poin dibandingkan dengan kondisi Maret 2023, yang tercatat 0,292," kata Yusniar dalam rilis resmi, Senin, 8 Juli 2024.
Sejak Maret 2019 hingga Maret 2021, Gini Ratio Kaltim mengalami fluktuasi, menurun pada awal pandemi COVID-19, namun meningkat pada Maret 2021. Setelah itu, tren menurun dari Maret 2022 hingga Maret 2024.
Yusniar menjelaskan bahwa nilai Gini Ratio berkisar antara 0 hingga 1. Nilai yang semakin mendekati 1 mengindikasikan tingkat ketimpangan yang semakin tinggi.
"Rasio Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, sementara Rasio Gini bernilai 1 menunjukkan ketimpangan yang sempurna," jelasnya.
Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, distribusi pengeluaran pada kelompok penduduk 40 persen terbawah pada Maret 2024 sebesar 21,24 persen. Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya 21,16 persen dan di daerah perdesaan 22,46 persen.
"Dengan demikian, berdasarkan kriteria Bank Dunia, ketimpangan di daerah perkotaan dan perdesaan termasuk kategori rendah," ujarnya.
[TOS]
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kaltimtoday.co. Mari bergabung di Grup Telegram "Kaltimtoday.co News Update", caranya klik link https://t.me/kaltimtodaydotco, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Related Posts
- JATAM Kecam Revisi UU Minerba: Perguruan Tinggi dan UMKM Jadi Tameng Baru Pemerintah untuk Eksploitasi Sumber Daya Alam
- Koalisi Masyarakat Sipil Tolak Wacana DPR Berikan Izin Tambang untuk Perguruan Tinggi
- Pemprov Kaltim Siap Tegas, Hotel yang Tidak Mendukung Produk UMKM Bakal Dihindari untuk Acara Pemerintah
- Hampir 100 Produk Hukum Dihasilkan Tiap Hari, Pj Gubernur Kaltim: Cabut Perda yang Bertentangan dengan Aturan Pusat
- Kemendagri Dorong Keselarasan Produk Hukum Daerah dengan Regulasi Nasional