Samarinda
Tolak UU Cipta Kerja, BEM KM Unmul Ajak Mahasiswa Turun Aksi
Kaltimtoday.co , Samarinda - Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Mulawarman (BEM KM Unmul), Kardiono Cipta Kanda meminta kepada seluruh mahasiswa dan elemen gerakan di Kalimantan Timur menggelar aksi menolak Omnibus Law Undang- Undang Cipta Kerja.
Kardiono menyatakan, BEM KM Unmul kecewa dengan pemerintah dan DPR yang bersekongkol melahirkan aturan yang merugikan masyarakat luas.
[irp posts = "20257" name = "Guru Besar hingga Akademisi dari 67 Perguruan Tinggi Nyatakan Sikap Tolak Omnibus Law UU Cipta Kerja"]
"Untuk itu, kami BEM KM Unmul menolak keras Omnibus Law UU Cipta Kerja dan menginstruksi seluruh mahasiswa dan elemen pergerakan se-Kaltimtara untuk melakukan aksi penolakan," kata Kardiono dalam keteranganya.
Kardiono juga mengungkapkan, pihaknya tidak takut menggelar aksi masal ditengah pandemi Covid-19. Kata dia, pemerintah dan DPR lah yang mengundang masa turun ke jalan melalui penyimpangan yang dilakukan dengan cara diam-diam membahas serta mengesahkan Omnibus Law UU Cipta Kerja.
"Kami sangat menyayangkan, PSBB gagal total karena DPR mengundang mahasiswa dan buruh ke jalan," ujarnya
Kendati demikan, dia juga menghimbau untuk seluruh masa aksi tetap mematuhi prorokol kesehatan.
"Tapi tetap seluruh yang ikut aksi wajib pakai masker," jelasnya
Dia berpendapat, Omnibus Lawa UU Cipta Kerja yang baru disahkan menceminkan pemerintah yang gagal lantaran dalam proses pembahasannya selalu 'kucing-kucingan' dengan rakyat.
"Pemerintah dan DPR telah berselingkuh dari rakyat. Buktinya, mereka telah berani memfasilitasi korporasi korporasi dan oligarki melalui pelegalan UU Cipta Kerja dengan dalil mendorong pemulihan ekonomi nasional," tandasnya.
[irp posts = "20150" name = "Sebut Ominibus Law Berbahaya, Akademisi Galang Petisi Penolakan"]
Oleh karena itu, Kardiono menyatakan, pihaknya tidak akan berhenti melakukan penolakan Omnibus Law UU Cipta Kerja. Dia berharap, ada titik terang dari aksi yang digelar untuk masyarakat.
"Kami tidak berhenti hingga ada titik terang dari pemerintah." pungkasnya.
[NON]
[related_posts_by_tax taxonomies = "post_tag"]