Kaltimtoday.co, Samarinda - Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Kaltim bersama Fakultas Hukum (FH) Universitas Mulawarman (Unmul) membahas transparansi proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Diduga ada kejahatan informasi di megaproyek IKN.

Divisi Kampanye JATAM Kaltim, Fachri Aziz mengatakan bahwa pihaknya mempertanyakan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) bendungan Sepaku Semoi dan intake Sungai Sepaku. Oleh sebab itu pihaknya melayangkan gugatan berisi permohonan informasi atas total 7 dokumen dan data terkait bendungan Sepaku Semoi dan intake Sungai Sepaku.

Di antaranya, salinan dokumen teknis pembangunan bendungan Sepaku-Semoi Penajam Paser Utara (PPU), salinan dokumen teknis pembangunan prasarana intake dan jaringan pipa transmisi Sungai Sepaku, hingga salinan dokumen persyaratan administratif.

"2 proyek ini dibangun di atas bentang alam yang ternyata di sana banyak endemik, ekosistem, bahan manusia juga ada di sana," ungkap Fachri, Selasa (15/8/2023).

Dia mengungkapkan, warga sudah banyak yang lama tinggal di sana sebelum IKN hadir. Bahkan, sudah menghadapi banyak persoalan dengan berbagai pihak dan industri. Kini, mereka masih harus menghadapi megaproyek IKN.

"Di tempat yang ditetapkan ini bukan ruang kosong. Di sana banyak kehidupan. Ini adalah proyek sirkulasi yang dibangun Bappenas untuk menghadampi ancaman krisis air," sambungnya.

Bendungan Sepaku Semoi disebut memakan anggaran sebesar Rp 556 miliar. Fachri menilai, dibangunnya proyek tersebut karena pemerintah sudah memperkirakan akan terjadi krisis air ke depannya.

"Proyek ini, sekali lagi, tidak dibangun di atas ruang kosong. Seperti masyarakat adat suku Balik, mereka terancam kehilangan sumber daya air yang jadi sumber pengetahuan, ekonomi, sosial, dan budaya," tambahnya.

Fachri juga menyebut, masyarakat suku Balik juga dipaksa menerima kiriman air dari kontraktor proyek. Termasuk dipaksa meninggalkan Sepaku dan dipaksa belajar membuat sumur bor.

"Sungai ini juga jadi tanda bahwa ada 30 makam leluhur di tepi aliran Sungai Sepaku yang sudah 200 tahun. Ada IKN, 30 makam itu digusur. Negara melihat makam ini seperti barang yang bisa ditawar dan bisa dipindah," tegasnya.

Sementara itu, Akademisi dari FH Unmul, Warkhatun Najidah mengatakan bahwa sejak awal pemerintah membuat Undang-Undang (UU) tentang IKN pun sudah tidak terbuka.

"Masyarakat diinformasikannya itu bukan hal yang urgent. Informasikan berapa tenaga kerja yang akan ke sini, soal berapa triliun masyarakat akan ke sini. Tapi akan ada titik di mana masyarakat akan terkena bahaya kalau tidak diinformasikan. Salah satunya soal AMDAL," ungkap Najidah.

Menurutnya, pembangunan yang besar akan memberikan efek luar biasa bagi kehidupan masyarakat. Sehingga, AMDAL harus diberitahu. Termasuk soal tanah.

"Termasuk urusan tanah, sampai hari ini akses terhadap tanah dan bagaimana akibat dari pergeseran bentuk pemerintahan yang ada ke depan. Sebab bukan wilayah Kaltim lagi," sambungnya.

Sampai hari ini, ujar Najidah, banyak informasi yang sebenarnya penting tapi tidak disampaikan secara gamblang kepada masyarakat. Misalnya, terkait berapa banyak izin usaha yang diterbitkan di IKN.

"Nanti ke depan masyarakat bisa kaget, tahu-tahu sudah sekian ribu izin usaha di situ," tandasnya.

[TOS]