Kaltimtoday.co, Penajam - Penajam Paser Utara (PPU) yang sebagian wilayahnya menjadi kawasan IKN Nusantara masih terdapat wilayah blank spot. 

Hal itu dibenarkan oleh Kepala Bidang Aplikasi Informatika dan Persandian Diskominfo PPU, Syafrudin Lamato. Dia mengatakan, ada tujuh wilayah di PPU yang masuk dalam kategori sinyal lemah.

“Ada tujuh titik, lebih banyak di Sepaku, Babulu, Waru dan sebagainya. Kami sudah mencoba melakukan koordinasi terkait dengan beberapa daerah blank spot,” tuturnya. 

Tujuh wilayah di PPU yang masuk kategori blank spot sinyal di antaranya Desa Bukit Subur, Sidorejo, Giripurwa, Rintik, Sumbersari, Labangka Barat, dan Bumi Harapan.

Pihaknya masih menunggu informasi dari Kementerian Kominfo perihal wilayah yang akan dibangun Base Transceiver Station (BTS) untuk mengeliminasi status blank spot di PPU. 

“Kami mengusulkan untuk pengajuan blank spot. Setelah disetujui, kami dari Diskominfo PPU hanya memberikan rekomendasi tempat yang bisa dibangun,” terangnya. 

Syafrudin Lamato membeberkan, penentuan titik pembangunan BTS menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Pasalnya, Kementerian Kominfo punya Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) yang memikul tanggung jawab memperluas akses internet dan memperkuat infrastruktur digital.

“BTS itu untuk penentuan titiknya dari pemerintah, Kementerian mengutuskan BAKTI, mereka nanti yang turun untuk eksekusi,” ucapnya. 

Pemda PPU belum pernah mengusulkan pembangunan BTS lantaran penentuan titik tersebut tidak bisa dilakukan sembarangan, dan mesti dilakukan langsung oleh pihak penyedia layanan internet.

Dia mencontohkan, Kukar dan Paser pernah menentukan titik pembangunan BTS, namun setelah dibangun, titik koordinat tidak sesuai dengan keinginan provider sebab koordinat berasal dari kantor pusat mereka. 

Pihaknya mengaku, pernah mendapat verifikasi titik pembangunan BTS, namun titik tersebut mengarah di wilayah hutan yang jauh dari pemukiman warga. Padahal, pihaknya menginginkan akses internet tersebut tersedia di wilayah yang ramai penduduk.

“Kalau Pemda PPU enggak bisa mengajukan BTS. Kami hanya bisa administrasi aja, nanti kami tinggal pantau. Setiap ada sosialisasi terhadap titik-titik blank spot di daerah, pasti kami ajukan. Kalau di Kementerian memang punya BAKTI, jadi di-back up di situ,” pungkasnya.

[RWT | ADV DISKOMINFO PPU]

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kaltimtoday.co. Mari bergabung di Grup Telegram "Kaltimtoday.co News Update", caranya klik link https://t.me/kaltimtodaydotco, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.