Kaltimtoday.co - Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengambil langkah cepat pasca runtuhnya bangunan Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Khoziny di Sidoarjo, Jawa Timur, yang menewaskan puluhan santri. Sebagai tindak lanjut, pemerintah mulai melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap kondisi fisik ribuan pesantren di seluruh Indonesia.

Menteri PUPR Dody Hanggodo mengungkapkan, setidaknya 40 ribu pondok pesantren akan diperiksa untuk memastikan keamanan dan kelayakan struktur bangunannya.

“Total ada 40.000 pesantren yang akan kami periksa kondisi bangunannya,” ujar Dody di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (8/10/2025).

Berdasarkan data Kementerian Agama (Kemenag), jumlah pesantren aktif di Indonesia mencapai 42.391 unit, dengan konsentrasi tertinggi di Pulau Jawa. Pemeriksaan difokuskan pada pesantren yang memiliki bangunan bertingkat dua atau lebih, karena dinilai berisiko tinggi terhadap potensi kerusakan struktural.

“Sejak Senin, tim kami sudah mulai turun ke lapangan di berbagai wilayah Indonesia,” tambah Dody.

Langkah ini merupakan bagian dari upaya pencegahan dini agar tragedi serupa tidak kembali terjadi. Pemerintah juga akan memberikan sanksi tegas kepada pengelola pesantren yang terbukti tidak memenuhi standar keselamatan konstruksi.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa insiden di Ponpes Al-Khoziny mendapat perhatian langsung dari Presiden Prabowo Subianto.

“Presiden memerintahkan dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap semua bangunan pesantren, terutama dari aspek keamanan dan keselamatan santri,” jelasnya, Minggu (5/10/2025).

Presiden juga meminta seluruh kepala daerah, mulai dari gubernur hingga bupati dan wali kota, agar memberi perhatian khusus terhadap kondisi infrastruktur lembaga pendidikan keagamaan di wilayah masing-masing.

[RWT]