Kaltimtoday.co, Samarinda - Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur (Kanwil Kemenag Kaltim) mengadakan Media Gathering Triwulan II tahun 2025 pada Selasa (24/6/2025). Acara berlangsung di Aula Kerukunan Kanwil Kemenag Kaltim, Jalan Basuki Rahmat No. 42, dan dihadiri oleh puluhan awak media dari berbagai platform.

Kegiatan ini menjadi momen penting untuk mempererat kemitraan strategis antara Kemenag dan media massa, sekaligus menyampaikan informasi terkini terkait program prioritas, khususnya dalam isu moderasi beragama dan penguatan pesantren mandiri.

Kepala Kanwil Kemenag Kaltim, Abdul Khaliq, menegaskan bahwa peran media sangat vital dalam menyebarkan informasi yang objektif dan membangun narasi keagamaan yang sejuk di tengah masyarakat.

“Media adalah mitra penting dalam menyuarakan capaian dan layanan kami. Kemenag tidak bisa bekerja sendiri tanpa dukungan dari rekan-rekan jurnalis,” ujarnya.

Ia juga menyampaikan komitmen Kemenag dalam menjaga keterbukaan informasi, terutama yang berkaitan dengan agenda-agenda keagamaan seperti ibadah haji, Ramadan, dan Idulfitri.

Media Gathering kali ini juga diisi dengan sesi diskusi interaktif yang membahas dua topik utama:

• Moderasi Beragama untuk Kerukunan Sosial
• Kemandirian dan Pemberdayaan Pondok Pesantren

Murdi, Kepala Bagian Tata Usaha Kanwil Kemenag Kaltim, menekankan pentingnya nilai-nilai moderasi beragama dalam kehidupan masyarakat yang multikultural.

“Moderasi bukan melemahkan keyakinan, tetapi menjunjung harmoni dan toleransi. Masyarakat yang rukun adalah pondasi bangsa yang kuat,” jelasnya.

Sementara itu, Muhammad Isnaini, Kepala Bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam (PAKIS), memaparkan data terbaru tentang peran pesantren dalam pembangunan Kalimantan Timur. Tercatat ada 248 pesantren aktif, baik salafiyah maupun modern, yang berperan penting dalam pendidikan keagamaan dan pemberdayaan ekonomi lokal.

“Pesantren kini tak hanya fokus pada pendidikan, tetapi juga diberdayakan secara ekonomi melalui berbagai unit usaha seperti koperasi, laundry, perkebunan, hingga minimarket,” ungkap Isnaini.

Ia juga menyebutkan bahwa Kaltim merupakan satu-satunya provinsi di Kalimantan yang memiliki perda khusus terkait pengembangan pesantren, sehingga menjadi peluang besar untuk mengembangkan program inkubasi bisnis pesantren.

Pada 2024, tujuh pesantren dari daerah Paser, Kutai Kartanegara, dan Samarinda telah menerima bantuan usaha. Tahun 2025, target nasionalnya adalah menyasar 5.000 pesantren untuk program serupa.

“Kami berharap pesantren di Kaltim aktif mengajukan diri agar bisa ikut dalam program inkubasi ini,” imbuhnya.

[RWT | ADV DISKOMINFO KALTIM]