Kaltimtoday.co, Bontang - Kebijakan SMA Negeri 1 Bontang menarik iuran listrik sebesar Rp20 ribu per bulan dari siswa menuai keluhan dari sejumlah wali murid. Meski jumlahnya terlihat kecil, iuran ini dianggap memberatkan karena harus dibayar rutin setiap bulan.

Seorang wali murid yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan, anaknya baru-baru ini ditegur akibat menunggak iuran selama tiga bulan. Penagihan ini bahkan disampaikan melalui grup WhatsApp sekolah, dengan batas waktu pelunasan hingga akhir Jumat ini.

"Dua minggu lalu wali kelasku ngomong kalau komite sekolah sudah menagih uang listrik," kata wali murid yang enggan disebutkan namanya ini, mengulang pengakuan anaknya terkait tagihan uang listrik sekolah, Kamis (14/11/2024). 

Wali murid  mempertanyakan kebijakan tersebut, mengingat SMA Negeri 1 adalah sekolah negeri yang seharusnya bebas dari pungutan tambahan. Ia merasa iuran ini tidak sejalan dengan prinsip pendidikan gratis di sekolah negeri.

Kepala SMAN 1 Bontang, Sumariyah, mengakui adanya pungutan tersebut. Menurutnya, langkah ini diambil karena keterbatasan dana operasional yang semakin memburuk sejak pengalihan kewenangan sekolah menengah ke tingkat provinsi. Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014, kewenangan SMA/sederajat, SLB, diambil provinsi. Praktis, sumber pendanaan yang mulanya ada tiga kini tinggal dua: pemerintah pusat dan pemprov.

Sumariyah menjelaskan, sebelum aturan baru diterapkan, sekolah menerima Rp2 juta per siswa per tahun dari pemerintah kota, namun kini dana dari provinsi hanya Rp900 ribu per siswa. Penurunan ini menyebabkan sekolah kehilangan sekitar Rp1,6 miliar per tahun sejak 2017.

Selain itu, ia mengungkapkan bahwa kebutuhan operasional semakin meningkat pasca-pandemi. Beberapa kelas yang panas membutuhkan tambahan fasilitas seperti AC dan kipas angin. Akibatnya, biaya listrik melonjak dari Rp9 juta menjadi Rp19 juta per bulan.

Untuk menutup kekurangan anggaran, sekolah bersama komite berinisiatif menarik iuran listrik dari siswa. Uang yang terkumpul digunakan untuk membayar tagihan listrik dan memperbaiki fasilitas seperti AC agar proses belajar mengajar tetap nyaman.

"Jadi iuran ini melalui rapat bersama orangtua siswa, bukan asal-asalan. Uang iuran ini murni dikelola oleh komite sekolah, dan juga digunakan untuk membantu semua kegiatan-kegiatan siswa selama ini," ungkapnya.

Dirincikan penarikan iuran Rp20 ribu diterapkan untuk siswa kelas 1 dan 2. Sementara kelas 3 Rp200 ribu setahun. 

Untuk biaya operasional listrik sebelum menggunakan AC, pihak sekolah hanya membayar sebesar Rp 9 juta.  Namun setelah menggunakan AC, biaya operasional sekolah pun membengkak sebesar Rp 19 juta. Sementara sekolah hanya mampu menganggarkan Rp12 juta untuk listrik.

"Artinya sekolah SMA Negeri 1 dengan luasan seperti ini, dana yang diperlukan sangat kurang," tandasnya.

[RWT | ADV DISKOMINFO KALTIM]

Simak berita dan artikel Kaltim Today lainnya di Google News, dan ikuti terus berita terhangat kami via Whatsapp