Kaltimtoday.co, Samarinda - Pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Republik Indonesia menyerahkan penghargaan kepada 10 Pemerintah Daerah di Kalimantan Timur yang berhasil mendapatkan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) atas Laporan Keuangan TA 2018, Selasa (22/10/2019) di Hotel Bumi Senyiur Samarinda.

Pemerintah daerah tersebut adalah Kalimantan Timur, Samarinda, Balikpapan, Bontang, Paser, Kutai Timur, Kutai Barat, Berau, Penajam Paser Utara, dan Kutai Kartanegara. Sementara Mahakam Ulu baru memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi, sebagai perwakilan Pemerintah Republik Indonesia di daerah, menyerahkan penghargaan secara langsung kepada para bupati dan wali kota.

Kepada sejumlah awak media, Hadi mengaku, sangat mengapresiasi pemerintah kabupaten/kota yang meraih opini WTP. Menurut dia, pencapaian tersebut patut dibanggakan. Kendati demikian, Hadi tetap berpesan kepada kabupaten/kota peraih opini WTP untuk benar-benar mendedikasikannya kepada masyarakat.

"APBD yang dimiliki, keamanan dan kenyamanan harus dirasakan masyarakat," kata Hadi, Selasa (22/10/2019).

Kegiatan tersebut juga dirangkai dengan acara seminar APBN TA 2020 dan Isu-Isu Strategis Pengeloaan Keuangan Daerah. Hadir sebagai pembicara, Pelaksana Tugas (Plt) Sekdaprov Kaltim M Sabani, Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kaltim Midden Sihombing, dan Kepala BPK Perwakilan Kaltim Dadek Nademar.

Di mana seminar tersebut membahas sejumlah isu-isu strategis yang akan dihadapi Kaltim pada 2020.

Plt Sekdaprov Kaltim M Sabani memaparkan, di antaranya adalah besarnya perputaran uang yang akan beredar pasca penetapan Kaltim sebagai ibu kota negara baru (IKN).

"Hal ini diakibatkan oleh naiknya permintaan masyarakat dan pemerintah terhadap ketersediaan barang atau jasa, baik di sektor konstruksi, perdagangan, transportasi, akomodasi, ataupun jasa keuangan," papar Sabani.

Terpisah, Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kaltim, Midden Sihombing, dalam materinya juga menambahkan perihal beberapa fokus belanja pemerintah pusat dalam APBN 2020.

"Seperti penyediaan SDM yang berkualitas dan akeselerasi pembangunan Infrastruktur, yang masing-masing dialokasikan Rp 638 triliun dan Rp 419 triliun," ungkapnya.

Dia melanjutkan, pemerintah pusat juga terus berupaya dalam perbaikan kualitas layanan dasar publik dan akselerasi daya saing dengan mengalokaslkan dana Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp 856,9 trlllun. TKDD tersebut terdlrl dari Dana Bagi Hasil (13.7%), Dana Alokasi Umum (49,8%). Dana Alokasi Khusus (23,6%), Dana Insentif Daerah (1,8%), Dana Otonomi Khusus (2.6%), dan Dana Desa (8,4%).

Acara penyerahan penghargaan tersebut turut mengundang jajaran lnstansi Vertikal Kementerian Keuangan, Perwakilan BPK RI, Pemda Kabupaten dan Kota penerima WTP beserta Organisasi Perangkat Daerah, Asosiasi Pengusaha Kaltim dan praktisi dari akademisi serta para mahasiswa di Lingkungan Samarinda agar lebih mengenal dan memahami tentang APBN dan pengelolaan keuangan Negara.

[MA | RWT | ADV]