Kaltimtoday.co, Bontang - Wakil wali kota Bontang terpilih, Agus Haris, mengungkap sejumlah hal yang menjadi perhatian usai Neni Moerniaeni dan dirinya dilantik Februari 2025 mendatang. 

Agus Haris menjelaskan, dalam hal menentukan program atau kegiatan apa saja yang menjadi prioritas di awal pemerintahan, semua menjadi kewenangan penuh wali kota terpilih, dalam hal ini Neni Moerniaeni. Namun, kata Agus, kebijakan yang diambil wali kota tentu disesuaikan dengan visi-misi dan program kerja yang sudah disusun.

"Itu semua [kebijakan] menjadi kewenangan wali kota. Apapun yang dirumuskan kepala daerah, insha Allah sudah menjadi rujukan secara bersama. Saya sebagai wakil, memastikan kebijakan yang dirumuskan itu berjalan," kata Agus ketika ditemui di Sekretariat DPRD Bontang, Senin (16/12/2024) sore.

Namun, ada beberapa hal yang menurut Agus Haris perlu jadi perhatian. Pertama, mengenai Perda RTRW. Menurutnya RTRW Bontang perlu disesuaikan dengan hadirnya Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kaltim. 

"Majunya sebuah kota ketika Perda RTRW itu sudah berkesesuaian dengan fungsi peruntukkan tata ruang," bebernya.

Selain itu, di 100 hari pertama pihaknya akan memaksimalkan seluruh aturan teknis. Itu, kata dia, akan menjadi pedoman bagi kepala dan wakil kepala daerah dalam menjalankan tugasnya. Dalam 100 hari pertama, seluruh program unggulan akan coba diangkat, yang nantinya dibagi dalam 5 tahun masa pemerintahan. 

"Jujur semua penting, tidak ada tidak penting. Misalnya insentif untuk penggiat agama dan guru. Karena itu langsung masuk ke kehidupan sehari-hari mereka," kata Politikus Gerindra ini.

Hal lain jadi perhatian ialah perlindungan sosial. Seperti diketahui, ada 47 keluarga yang mengalami miskin ekstrem. Agus menyebut ini mesti segera diselesaikan. Termasuk juga memberikan dukungan permodalan bagi pelaku UMKM. "Jujur, itu juga menjadi konsentrasi kami," sebutnya.

Yang tak kalah penting, kata Agus Haris, dirinya akan meminta kepada Wali Kota terpilih, Neni Moerniaeni, segera berkoordinasi dengan stakeholder terkait lekas menuntaskan kajian investasi. 

Kajian investasi ini, bagi Agus Haris, sangat penting. Pasalnya, dalam Perda RTRW sudah ada tertuang kawasan peruntukkan industri. Dia mendorong kawasan industri ini mesti memiliki kajian agar peruntukannya jelas dan dampak ekonominya dirasakan semua kalangan: pengusaha, warga Bontang khususnya yang bermukim di Kelurahan Bontang Lestari, pun pemerintah dalam hal penerimaan daerah (PAD). 

"Selain perda RTRW harus ada kajian tentang bisnis di Bontang supaya kawasan industri itu ada sumbangsih soal PAD. Kawasan Industri itu semoga bisa angkat perekonomian masyarakat Bontang. Ekonomi besar harus bisa hidupkan ekonomi kecil di sekitarnya, Khususnya di Bontang Lestari," urainya.

Terakhir, Agus juga akan meminta dirumuskan satu regulasi terkait jual-beli lahan di sekitar kawasan industri Bontang. Menurutnya, kendati perkara jual-beli lahan menjadi urusan swasta dan pemilik lahan, namun pemerintah mesti hadir dan memastikan lahan warga tak dihargai terlalu murah. 

"Justru yang harus dilindungi keberlangsungan hidup warga. Kalau uang jual beli habis [karena lahan dijual murah], warga mau apa," tandasnya.

[RWT]

Simak berita dan artikel Kaltim Today lainnya di Google News, dan ikuti terus berita terhangat kami via Whatsapp