Kaltimtoday.co, Tenggarong - Anggota DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), Budiman mengapresiasi kebijakan pemerintah memperbolehkan tempat wisata yang dikelola swasta dibuka saat lebaran Idul Fitri. Menurutnya, pemerintah tak bisa terlalu ikut campur terhadap wisata swasta sebab itu adalah hak mereka, makanya tetap dibuka.

Budiman menilai, tempat wisata dapat dibuka dengan mengutamakan protokol kesehatan (prokes) Covid-19 dan batasan kapasitas di tempat wisata bagi pengunjung sangat tepat.

"Sebagai antisipasi mengurangi terjadinya kerumunan yang bisa menyebabkan mereka berdesak-desakan," kata Budiman saat dikonfirmasi Kaltimtoday.co pada Jumat (7/5/2021).

Selain itu, pemilik dan pengelola wisata juga harus berperan aktif dalam mengawasi prokes pengunjung. Jika mereka tak menerapkan prokes maka pengelola wajib menegurnya. Keterlibatan seluruh komponen sangat diperlukan untuk meminimalisir penularan Covid-19.

Baca Juga: FUGO Hotel Samarinda Rayakan Tahun Baru 2025 dengan Kemewahan “CARNIVAL One Night at Rio de Janeiro”

 

Baca Juga: Biro Kesra Kaltim Bahas Kebijakan Jaminan Keselamatan Wisatawan Demi Wujudkan Destinasi Sehat

Baca Juga: Dinas Pariwisata Kaltim Gelar Diskusi tentang Peningkatan Daya Tarik Wisata

Baca Juga: Fakta Unik Desa Melintang di Kaltim, Suguhkan Pemandangan Alam yang Menawan

View this post on Instagram

Baca Juga: Kembalikan Kejayaan Pulau Kumala, Pemkab Kukar dan Kemenparekraf Gelar FGD

Baca Juga: Pemda PPU Raih Penghargaan di Ajang APPI 2024, Video Kreatif Pariwisata Diakui Nasional

Baca Juga: Jumlah Wisatawan Asing ke Indonesia Tembus 7,75 Juta pada Januari-Juli 2024

Baca Juga: Gamalis Hadiri Rakor Kepala Daerah di IKN, Sebut Berau Bakal Punya Tantangan di Bidang Wisata

Baca Juga: Ini 5 Destinasi Wisata Menarik di Sekitar IKN yang Wajib Dikunjungi Saat HUT ke-79 RI, Apa Saja?

Baca Juga: Imbas IKN, Hotel Mewah di Kaltim Full Selama Juni 2024

Baca Juga: Eksplor Wisata di Teluk Balikpapan, Disporapar Siapkan Dua Kapal Pinisi 

Baca Juga: Desa Wisata Pulau Derawan Masuk 50 Besar di ADWI 2024, Intip Fasilitas dan Biaya

 

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Baca Juga: Keren! Pantai Nipah-Nipah Masuk 50 Besar Desa Wisata Terbaik ADWI 2024

"Jumlah pengunjung di tempat wisata jangan sampai over kapasitas. Jadi, pengelola harus mengontrol jangan sampai mengabaikan protokol kesehatan Covid-19," tutur politisi dari Fraksi Golkar ini.

Anggota Komisi II Bidang Ekonomi dan Keuangan ini menambahkan, wisata swasta merupakan wadah bagi banyak masyarakat yang menggantungkan mata pencariannya dengan berjualan. Oleh karena itu, mereka sangat berharap para wisatawan yang berkunjung membeli sehingga saling ketergantungan.

"Seandainya pemerintah melarang, mungkin sama saja mematikan pendapatan ekonomi masyarakat," tandasnya.

[SUP | RWT]