Kaltimtoday.co, Tenggarong - Anggota DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), Budiman mengapresiasi kebijakan pemerintah memperbolehkan tempat wisata yang dikelola swasta dibuka saat lebaran Idul Fitri. Menurutnya, pemerintah tak bisa terlalu ikut campur terhadap wisata swasta sebab itu adalah hak mereka, makanya tetap dibuka.

Budiman menilai, tempat wisata dapat dibuka dengan mengutamakan protokol kesehatan (prokes) Covid-19 dan batasan kapasitas di tempat wisata bagi pengunjung sangat tepat.

"Sebagai antisipasi mengurangi terjadinya kerumunan yang bisa menyebabkan mereka berdesak-desakan," kata Budiman saat dikonfirmasi Kaltimtoday.co pada Jumat (7/5/2021).

Selain itu, pemilik dan pengelola wisata juga harus berperan aktif dalam mengawasi prokes pengunjung. Jika mereka tak menerapkan prokes maka pengelola wajib menegurnya. Keterlibatan seluruh komponen sangat diperlukan untuk meminimalisir penularan Covid-19.

Baca Juga: Festival Desa dan Kelurahan Dorong Laju Wisata Kukar, Dispar Apresiasi Peran Masyarakat

 

Baca Juga: Dispar Kukar Dorong Pejabat Terjun Langsung untuk Kembangkan Potensi Wisata Desa

Baca Juga: Bukit Mahoni, Wisata Alam Hits di Tenggarong Seberang yang Hadirkan “Mahoni Menyala” Tiap Akhir Pekan

Baca Juga: Berau Miliki 218 Destinasi Wisata, Baru 4 yang Populer dan Hasilkan PAD

View this post on Instagram

Baca Juga: Wisata Air Terjun Kembar Terkendala Akses Jalan, Camat Marangkayu Siap Bantu

Baca Juga: Upaya Optimalkan Sektor Pariwisata, DPRD Samarinda Minta Dinas Pariwisata Berdiri Sendiri

Baca Juga: Tenggarong Makin Diminati Wisatawan, Siap Jadi Kota Wisata Budaya Andalan Kaltim

Baca Juga: Rayakan Libur Panjang Iduladha di Kaltim, Pemprov Ajak Warga Nikmati Destinasi Wisata Lokal

Baca Juga: Jam Bentong Disiapkan Jadi Museum Digital, Renovasi Masih Berlanjut

Baca Juga: Pendaftaran Teruna Dara Kukar 2025 Dibuka hingga Juni, Gencarkan Sosialisasi ke Sekolah dan Kampus

Baca Juga: Disbudpar PPU Petakan Potensi Wisata Baru, Siap Sambut Peluang dari IKN

Baca Juga: Disbudpar PPU Sisir Potensi Tersembunyi, Desa Diminta Inventarisasi Wisata

 

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Baca Juga: Yello Hotel Buka Cabang Pertama di Kalimantan, Tonjolkan Konsep Unik Kekinian Ala Gen Z

"Jumlah pengunjung di tempat wisata jangan sampai over kapasitas. Jadi, pengelola harus mengontrol jangan sampai mengabaikan protokol kesehatan Covid-19," tutur politisi dari Fraksi Golkar ini.

Anggota Komisi II Bidang Ekonomi dan Keuangan ini menambahkan, wisata swasta merupakan wadah bagi banyak masyarakat yang menggantungkan mata pencariannya dengan berjualan. Oleh karena itu, mereka sangat berharap para wisatawan yang berkunjung membeli sehingga saling ketergantungan.

"Seandainya pemerintah melarang, mungkin sama saja mematikan pendapatan ekonomi masyarakat," tandasnya.

[SUP | RWT]