Kaltimtoday.co, Tenggarong - Anggota DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), Budiman mengapresiasi kebijakan pemerintah memperbolehkan tempat wisata yang dikelola swasta dibuka saat lebaran Idul Fitri. Menurutnya, pemerintah tak bisa terlalu ikut campur terhadap wisata swasta sebab itu adalah hak mereka, makanya tetap dibuka.

Budiman menilai, tempat wisata dapat dibuka dengan mengutamakan protokol kesehatan (prokes) Covid-19 dan batasan kapasitas di tempat wisata bagi pengunjung sangat tepat.

"Sebagai antisipasi mengurangi terjadinya kerumunan yang bisa menyebabkan mereka berdesak-desakan," kata Budiman saat dikonfirmasi Kaltimtoday.co pada Jumat (7/5/2021).

Selain itu, pemilik dan pengelola wisata juga harus berperan aktif dalam mengawasi prokes pengunjung. Jika mereka tak menerapkan prokes maka pengelola wajib menegurnya. Keterlibatan seluruh komponen sangat diperlukan untuk meminimalisir penularan Covid-19.

Baca Juga: Anggaran Promosi Rp 10,7 Miliar Dikritik, DPRD Berau Minta Disbudpar Fokus Masterplan Wisata

 

Baca Juga: Tak Ingin Timbulkan Kegaduhan, Dispopar Bontang Buka Ruang Masukan soal Beras Basah

Baca Juga: Soal Rencana Investor Kelola Pulau Beras Basah, Winardi: Jangan Sampai Jadi Wisata Eksklusif

Baca Juga: Anggaran Promosi Wisata Berau Rp10,7 Miliar Disorot, Disbudpar Janji Lakukan Evaluasi

View this post on Instagram

Baca Juga: Cegah Fenomena 'Harga Gepok', DPRD Berau Dorong Standarisasi Tarif Layanan di Lokasi Wisata

Baca Juga: Why Do You Need a Property Management Partner in Bali?

Baca Juga: Harga Plastik di Kukar Melejit Pasca-Lebaran, Pedagang Kecil Mengeluh Keuntungan Menipis

Baca Juga: Hari Pertama Kerja Pasca-Lebaran, DPRD Berau Tekankan ASN Jaga Kedisiplinan Layaknya Berpuasa

Baca Juga: Layanan Disdukcapil Berau Membeludak Pasca Lebaran, Perekaman e-KTP Paling Mendominasi

Baca Juga: Pasca Lebaran, Pasien RSUD AWS Tembus 1.029 Pasien, Humas: Belum Ada Lonjakan Signifikan

Baca Juga: Hari Pertama Kerja Pasca Lebaran, Puluhan Loket Pelayanan di MPP Samarinda Terpantau Masih Kosong

Baca Juga: Salat Idul Fitri di Islamic Center Samarinda, Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud Ajak Warga Jaga Persatuan

 

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Baca Juga: IKN Jadi Titik Pantau Hilal, Pemerintah Tetapkan Idulfitri Sabtu 21 Maret 2026

"Jumlah pengunjung di tempat wisata jangan sampai over kapasitas. Jadi, pengelola harus mengontrol jangan sampai mengabaikan protokol kesehatan Covid-19," tutur politisi dari Fraksi Golkar ini.

Anggota Komisi II Bidang Ekonomi dan Keuangan ini menambahkan, wisata swasta merupakan wadah bagi banyak masyarakat yang menggantungkan mata pencariannya dengan berjualan. Oleh karena itu, mereka sangat berharap para wisatawan yang berkunjung membeli sehingga saling ketergantungan.

"Seandainya pemerintah melarang, mungkin sama saja mematikan pendapatan ekonomi masyarakat," tandasnya.

[SUP | RWT]