SAMARINDA, Kaltimtoday.co - Pilgub Kaltim mendapat banyak sorotan dari masyarakat terkait isu pelanggaran, termasuk politik uang dan dugaan manipulasi hasil pemilu. Menjawab berbagai pertanyaan, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kaltim menyatakan telah melakukan berbagai langkah tegas untuk menangani setiap laporan maupun temuan yang masuk.

Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kaltim, Danny Bunga, menjelaskan bahwa hingga saat ini pihaknya telah menangani 73 kasus pelanggaran. 

“Semua laporan, baik temuan langsung atau informasi awal dari masyarakat, sudah kami tindak lanjuti. Bahkan laporan yang masuk dini hari sekalipun, tetap kami proses sesuai aturan,” jelasnya di FUGO Hotel, Sabtu (7/12/2024).

Danny menambahkan, laporan masyarakat berperan penting dalam pengawasan. Namun, Bawaslu tetap menekankan pentingnya bukti konkret agar dapat diproses lebih lanjut. 

“Kalau hanya isu atau video viral tanpa pelapor yang jelas, sulit untuk kami tindak lanjuti. Semua harus memenuhi syarat material dan formil,” ujarnya.

Bawaslu Kaltim juga kerap berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk memastikan keabsahan bukti yang dilaporkan. Misalnya, dalam dugaan politik uang, Bawaslu bekerja sama dengan kepolisian untuk melakukan forensik digital. 

“Kami harus memastikan video atau bukti lain itu asli dan relevan sebelum ditindaklanjuti,” tambah Danny.
 
Bawaslu juga membuka layanan pengaduan masyarakat selama 24 jam penuh. Menurut Danny, fleksibilitas ini penting untuk memastikan proses pengawasan tetap berjalan cepat dan efisien. 

“Laporan yang masuk jam 2 pagi atau 8 pagi, sama saja. Yang penting, semua masuk di hari yang sama,” katanya.

Selain itu, terkait isu politik uang yang ramai diperbincangkan, Bawaslu Kaltim memastikan bahwa setiap dugaan yang memenuhi syarat material dan formil telah diteruskan ke Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

“Bawaslu bukan pihak yang menetapkan tersangka. Kami hanya merekomendasikan kasus yang layak untuk dinaikkan ke penyelidikan,” jelasnya.

Komitmen Bawaslu dalam menindaklanjuti pelanggaran diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi di Kaltim. 

“Kami pastikan semua laporan kami proses. Tapi, masyarakat juga harus membantu dengan memberikan laporan yang lengkap dan jelas,” tutup Danny.

[TOS]