Kaltimtoday.co, Balikpapan - Anggota Komisi II DPRD Balikpapan, Taufik Qulrahman merespons keluhan masyarakat terkait ketersediaan air bersih Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirta Manuntung Balikpapan (PTMB) yang sering terhambat. 

"Kami sebagai mitra kerja di Komisi II DPRD Balikpapan dengan PDAM. Kendala PDAM ini adalah kendala klasik. Manajemen PDAM yang saya tahu itu, istilah bahasanya manajemen kalbu semua, manajemen hati dan kebanyakan tidak paham teknis di lapangan, tiba-tiba menjadi pimpinan," ujarnya, Selasa (8/8/2023).  

Dia mengatakan, PDAM selama ini sudah terlalu sering melakukan kajian hingga keluar daerah. Masalah air hingga masalah pipanisasi. Hanya saja menurutnya tak ada hasilnya. Lebih banyak membuang anggaran. 

Menurutnya, PDAM itu mestinya sudah mengetahui di mana sarana prasarana yang bisa diambil untuk sumber mata air yang harus dilakukan. Bahkan PDAM sudah pernah kunjungan ke Surabaya yang merupakan kota yang baik mengelola air bersih.

"Tapi membandingkan Surabaya, yang banyak mata air atau mata sungai. Kalau kita tidak ada, tapi cuma ada air laut, ya kan kajiannya air laut sudah pernah dilakukan juga, bagaimana air laut diubah menjadi air tawar. Salah satunya di mana? Kenapa tidak di Kota Batam? Kota Batam sudah melakukannya," katanya.  

Dijelaskan Taufik, Batam selama ini mencontoh Singapura yang dikelilingi oleh laut sehingga distribusi air terus jalan tidak pernah terhambat. 

Istilahnya, pembenahan di PDAM itu mesti dilakukan orang yang paham. 

"Sekarang anggaran-anggaran yang diberikan dari investasi dari Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan, itu bagaimana ceritanya. Penyertaan modal. Terus banyaknya para warga yang mendaftar, percuma didaftar dan dipasang, tapi tidak ada airnya. Pasti alasan klasiknya dari PDAM, penyediaan air baku kurang. Itu bahasa klasik dari jaman ke jaman," katanya. 

Selain itu menurut Taufik perlu digencarkan pemeliharaan pipa yang jelas. Sikap ini harus diambil alih oleh dewan pengawasnya yang mana barometernya ada di wali kota. Sampai sekarang PDAM itu tidak ada direktur definitifnya dan masih Plt. 

"Terus kebijakan yang seharusnya mereka ambil, tertahan. Mereka harus bicara dulu dengan Pak Wali Kota. Dia harus bicara dulu dengan pengawas, sehingga banyak ide-ide terkendala karena tidak diberi peluang untuk direktur utama patennya. Ya harusnya direktur utama ditetapkan dulu, sehingga kebijakan yang akan diambil tidak perlu lagi lapor-lapor kepada kepala daerah. Karena dia punya kebijakan sendiri karena asas manfaatnya lebih besar," tambahnya. 

Adanya keluhan warga soal air bersih menurut Taufik sudah sewajarnya seperti itu. Pemkot yang melakukan penyertaan modal sampai sekarang manfaatnya belum bisa dirasakan. Air bersih masih belum banyak dinikmati warga. 

Hal itu tak terlepas dari belum ditetapkannya Direktur PDAM definitif. Sehingga jalur koordinasi tak mesti ke kepala daerah. 

"Pemerintah itu hanya penyerta modal bukan menentukan kegiatan PDAM, akhirnya terhambat semua. Kita ada lagi pemasangan baru atau perintah kepala daerah, tapi harus menunggu. Kapan selesainya, apakah ini dijadikan alat politik nanti untuk ke depan, yang sengsara masyarakat Balikpapan apa lagi dengan adanya Ibu Kota Negara (IKN) saat ini," katanya.

[RWT | ADV DPRD BALIKPAPAN]