Kaltimtoday.co - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Dirjen Minerba) telah menjatuhkan sanksi administratif berupa penghentian sementara terhadap 190 perusahaan tambang batu bara di Indonesia. Keputusan ini tertuang dalam Surat Nomor 1533/MB.07/DJB.T/2025 tertanggal 18 September 2025 yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Minerba, Tri Winarno.

Sanksi ini diberikan karena perusahaan-perusahaan tersebut tidak memenuhi kewajiban penempatan Jaminan Reklamasi (Jamrek) dan pascatambang sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang, serta Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara.

Sebanyak 36 perusahaan tambang di Kalimantan Timur yang diberikan sanksi tersebut di antaranya adalah sebagai berikut.

1. CV Ayu Wulan Lestari
2. CV Gudang Hitam Prima
3. CV Karya Putra Bersama
4. CV Mangkuraia
5. CV Muhammad Haikal
6. CV Rahmat
7. CV Rahmat Nikmat
8. Koperasi Banua Bersama
9. Koperasi Pertambangan Mupakat
10. Koperasi Pertanian Amanah Bersama
11. KSU Cipta Karya Tani
12. KSU Gelinggang Mandiri
13. KSU Karya Desa
14. KSU Putra Mahakam Mandiri
15. KSU Tana Danum Taka
16. KUD Padat Karya
17. PT Alam Surya
18. PT Ayus Putra Perkasa
19. PT Borneo Indo Mineral
20. PT Bramudana
21. PT Dian Jaya Artha
22. PT Energi Cahaya Industritama
23. PT Jaya Mineral
24. PT Kevindo Ratu Mineral
25. PT Lunto Bioenergi Prima
26. PT Megatama Power Engineering
27. PT Mitra Energi Agung
28. PT Mitra Handayani Sejahtera
29. PT Mitramega Ocean Global Indonesia
30. PT Multi Sarana Perkasa
31. PT Pelita Makmur Sejahtera
32. PT Sela Bara
33. PT Sentosa Bara Jaya Utama
34. PT Surya Cipta Mahakam
35. PT Tambang Mulia
36. PT Zefina Bara Energi

Sebelumnya, Kementerian ESDM telah mengirimkan tiga kali surat peringatan administratif kepada perusahaan-perusahaan tersebut, namun tidak adanya tindak lanjut yang memadai mengakibatkan dijatuhkannya sanksi penghentian sementara.

Selama masa sanksi penghentian sementara tersebut, perusahaan tetap diwajibkan untuk melaksanakan pengelolaan, pemeliharaan, perawatan, dan pemantauan pertambangan termasuk lingkungan di wilayah izin usaha pertambangan mereka. Sanksi penghentian sementara akan dicabut apabila perusahaan segera mengajukan dan menempatkan Jaminan Reklamasi sesuai dengan ketentuan hingga tahun 2025.

[AINA]